RRI.CO.ID, Gorontalo - Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menerapkan dua mekanisme dalam distribusi sediaan farmasi, termasuk obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), guna memastikan ketersediaannya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Gelar Putra Fitra, menjelaskan mekanisme pertama dilakukan melalui sistem distribusi berjenjang yang melibatkan pemerintah pusat hingga fasilitas kesehatan di daerah.

“Untuk distribusi sediaan farmasi termasuk obat dan BMHP itu ada dua cara. Pertama, pemerintah mendistribusikannya secara berjenjang,” ujarnya.

Ia mengatakan, distribusi untuk obat program dan pelayanan kesehatan dasar diawali dari Kementerian Kesehatan menuju Instalasi Farmasi Provinsi. Selanjutnya, obat dan BMHP disalurkan ke instalasi farmasi kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Dari instalasi farmasi kabupaten dan kota, distribusi kembali dilakukan oleh tenaga kefarmasian ke berbagai sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit.

Selain melalui sistem berjenjang, Dinas Kesehatan juga memanfaatkan platform e-katalog dalam proses pengadaan dan pemantauan distribusi obat serta BMHP.

“Melalui e-katalog kita bisa memantau sudah sejauh mana pemesanan obat dari industri dan juga distribusi obat dan BMHP,” kata Gelar.

Menurutnya, pemanfaatan e-katalog memudahkan pemerintah dalam mengawasi proses pemesanan hingga penyaluran obat, sehingga kebutuhan fasilitas kesehatan dapat terpantau dengan lebih baik.

Dengan dua mekanisme tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.