RRI.CO.ID, Gorontalo - Bupati Boalemo, Rum Pagau, membuka rapat koordinasi percepatan layanan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Desa, di Pendopo Kantor Bupati Boalemo, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri jajaran pemerintah daerah, TP PKK, serta pengurus Posyandu desa se-Kabupaten Boalemo.

Dalam arahannya, Bupati Rum Pagau menegaskan bahwa enam Standar Pelayanan Minimal menjadi dasar pelayanan yang wajib dijalankan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Keenam layanan tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

“Enam Standar Pelayanan Minimal ini tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dan menjadi tugas pokok pelayanan Posyandu di wilayah Kabupaten Boalemo,” ucap Rum Pagau

Ia mengatakan, keberadaan Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat hingga tingkat dusun. Karena itu, sosialisasi terkait SPM dinilai penting agar masyarakat memahami hak pelayanan dasar yang harus diterima.

“Standar pelayanan ini harus terus disosialisasikan karena nantinya sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati

Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan dasar pemerintah di desa. Pemerintah daerah pun mendorong penguatan kapasitas Posyandu agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Bupati Boalemo juga meminta Ketua TP PKK dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Boalemo untuk aktif turun langsung ke lapangan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan layanan dasar di desa-desa.

“Saya berharap Ketua TP PKK dan Wakil Ketua TP PKK turun langsung memonitoring dan meninjau standar pelayanan minimal di Kabupaten Boalemo,” ujar Rum Pagau.

Pada kesempatan itu, Bupati Rum Pagau didampingi Wakil Bupati Lahmudin Hambali turut menyerahkan SK perpanjangan penjabat kepala desa sebagai bagian dari penguatan pemerintahan desa di Kabupaten Boalemo. (RA)