RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Klinik Ibnu Sina, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (7/2/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang dihadapi fasilitas layanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al Idrus, dan diikuti oleh anggota Komisi IV lainnya, yakni Ghalib Lahidjun, Gustam Ismail, serta dr. Darsianti Tuna. Rombongan Komisi IV disambut oleh manajemen Klinik Ibnu Sina bersama tenaga medis dan staf klinik.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Klinik Ibnu Sina menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang saat ini dihadapi, salah satunya terkait penurunan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Disampaikan bahwa hingga tahun ini terjadi penurunan signifikan jumlah peserta BPJS yang terdaftar, sementara di sisi lain pihak klinik tetap dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai standar dan target yang telah ditetapkan.

Penurunan data kepesertaan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi ironis mengingat capaian kinerja pelayanan Klinik Ibnu Sina selama ini menunjukkan tren positif, namun tidak diimbangi dengan keakuratan dan kestabilan data kepesertaan BPJS.

Selain itu, Komisi IV turut menyoroti perubahan sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dinilai menjadi salah satu faktor utama berkurangnya jumlah masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat. Perubahan sistem data tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang sebelumnya terdaftar, kini tidak lagi tercantum dalam basis data, sehingga berpengaruh langsung terhadap akses layanan kesehatan.

Pihak klinik juga mengungkapkan bahwa mekanisme pelaporan layanan ke JKN perlu lebih dimaksimalkan, baik dari sisi teknis maupun koordinasi lintas instansi. Hal ini penting agar seluruh layanan yang telah diberikan dapat tercatat secara optimal dan tidak merugikan fasilitas kesehatan.

Permasalahan lain yang turut menjadi sorotan adalah ketidaksinkronan data DTSEN di tingkat desa. Data tersebut hampir setiap tahun masih berada dalam proses penyusunan dan pembaruan, sehingga menimbulkan ketidakpastian data penerima layanan.

“Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian data penerima layanan dan berdampak pada perencanaan anggaran serta operasional klinik,” ungkap Gustam Ismail.

Gustam menambahkan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mendorong adanya peningkatan alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan dan JKN agar fasilitas layanan kesehatan tidak terus terbebani oleh persoalan administratif yang pada akhirnya berujung pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, dr. Darsianti Tuna, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat memberikan fleksibilitas anggaran, khususnya bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, fleksibilitas tersebut diperlukan agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan maksimal tanpa terkendala persoalan pembiayaan dan administrasi.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al Idrus, menegaskan bahwa hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Komisi IV kepada pemerintah provinsi maupun instansi terkait. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data kepesertaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta keberpihakan anggaran agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak dirugikan.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kesehatan dan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik swasta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, memperoleh dukungan kebijakan yang adil dan berkelanjutan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Gorontalo.