UNBITA dan BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Mahasiswa Melek Jaminan Sosial

RRI.CO.ID Gorontalo — Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mulai diperkuat dari lingkungan kampus. BPJS Ketenagakerjaan bersama Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperluas edukasi, perlindungan sosial, serta mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Dr. Ir. Sanco Simanullang ST., MT., IPM., ASEAN Eng bersama Rektor UNBITA Dr. Ellys Rachman, S.Sos., M.Si di Auditorium GIIS BKPDSM, Sabtu (20/6/2026), bertepatan dengan kegiatan Coaching Kuliah Kerja Lapangan Produktif (KKLP).

Mengusung tema “UNBITA Tumbuh Berdampak Nyata, Melalui Program KKLP Berbasis SDGs, Mewujudkan UNBITA Tumbuh dan Masyarakat Maju Menuju Indonesia Emas 2055”, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memahami pentingnya perlindungan dunia kerja.

Rektor UNBITA Dr. Ellys Rachman mengatakan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk memastikan mahasiswa yang menjalankan aktivitas akademik dan pengabdian masyarakat, khususnya melalui program KKLP, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman lapangan yang produktif dan berdampak, tetapi juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan selama menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Dr. Ir. Sanco Simanullang menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendorong Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Kampus, menurutnya, dapat menjadi ruang untuk menanamkan pemahaman jaminan sosial melalui integrasi kurikulum, seminar, penelitian, hingga program pengabdian masyarakat.

“Ekosistem kampus adalah tempat terbaik menanamkan kesadaran jaminan sosial sejak awal. Harapannya, saat mahasiswa masuk dunia kerja, mereka sudah memahami bahwa perlindungan kerja bukan pilihan, melainkan kebutuhan,” kata Sanco.

Ia menjelaskan, mahasiswa sebagai calon tenaga kerja masa depan perlu memahami risiko kerja, perlindungan sosial, serta hak dan kewajiban pekerja sesuai regulasi nasional. Karena itu, kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan perguruan tinggi akan terus diarahkan pada program sosialisasi, riset, internship, serta pengembangan laboratorium kebijakan jaminan sosial.

“Dalam ekosistem kampus, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyelenggara jaminan sosial, tetapi juga sebagai mitra edukasi dalam meningkatkan literasi ketenagakerjaan,” tutup Sanco.

Kegiatan coaching KKLP tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Dr. Ir. H. Ismail Madjid, M.TP yang sekaligus membuka kegiatan. Hadir pula narasumber dari BNN Provinsi Gorontalo dan BKKBN, para camat, serta jajaran pimpinan dan pejabat rektorat UNBITA.

Ismail Madjid mengapresiasi perkembangan UNBITA yang dinilainya menunjukkan kemajuan signifikan melalui berbagai inovasi dan kerja sama, termasuk yang telah menjangkau tingkat internasional.

Menurutnya, tema KKLP berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) sangat relevan dengan pembangunan daerah karena mengacu pada 17 indikator yang terbagi dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan.

“Tema tersebut sangat relevan dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kontribusi mahasiswa dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam menyiapkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Melalui kegiatan coaching tersebut, mahasiswa dibekali pemahaman terkait implementasi KKLP yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pembangunan keluarga berkualitas, serta penguatan kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat.