RRI.CO.ID,Gorontalo - Lonjakan harga minyak dunia yang dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai mendorong berbagai negara mengambil langkah darurat untuk menghemat energi. Situasi memanas setelah Iran melancarkan serangan balasan ke wilayah produsen minyak di kawasan Teluk, yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi energi dunia. Dampak dari peristiwa tersebut langsung terasa di pasar global, terutama pada sektor energi, transportasi, dan industri yang sangat bergantung pada pasokan bahan bakar minyak.
Dilansir dari medcom.id kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada biaya transportasi dan logistik, tetapi juga berpotensi memicu inflasi di berbagai negara. Ketika harga energi meningkat, biaya produksi dan distribusi barang ikut naik sehingga dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah pemerintah mulai menerapkan kebijakan penghematan energi, salah satunya dengan mengaktifkan kembali sistem Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Kebijakan WFH dinilai sebagai salah satu langkah yang efektif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar karena mampu menekan mobilitas harian masyarakat. Dengan berkurangnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, konsumsi BBM dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga dapat berkurang sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Pengalaman selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sistem kerja jarak jauh mampu mengurangi kebutuhan transportasi tanpa mengorbankan produktivitas kerja secara keseluruhan.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mengambil langkah cepat dalam merespons lonjakan harga energi dunia. Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sejak April 2026. Kebijakan tersebut juga dianjurkan untuk diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta yang memungkinkan penerapan sistem kerja fleksibel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat didasarkan pada pengalaman sejumlah kementerian yang telah menerapkan pola kerja empat hari dalam seminggu sejak masa pascapandemi. Menurut pemerintah, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus menjaga efektivitas pelayanan publik.
Selain penerapan WFH, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai langkah penghematan lainnya, seperti membatasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri, mengurangi mobilitas yang tidak mendesak, serta mendorong penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan rapat dan koordinasi antarinstansi. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban konsumsi energi nasional di tengah ketidakpastian pasar minyak dunia.
Pakistan juga mengambil langkah serupa dengan menerapkan kebijakan WFH sejak awal Maret 2026. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk menghemat bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak yang terus berlangsung. Pemerintah Pakistan menilai pengurangan aktivitas perjalanan masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi nasional.
Di Vietnam, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong penerapan WFH di berbagai sektor sebagai bagian dari langkah antisipasi krisis energi. Selain mengurangi penggunaan bahan bakar, pemerintah Vietnam juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan maupun spekulasi terhadap bahan bakar yang dapat memperburuk kondisi pasar. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas pasokan energi harus dijaga agar tidak memicu kepanikan di masyarakat.
Thailand turut menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi pegawai negeri sejak 3 Maret 2026. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain WFH, pemerintah Thailand menjalankan berbagai program penghematan energi lainnya, seperti mengatur suhu pendingin ruangan antara 26 hingga 27 derajat Celsius, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengurangi penggunaan lift, serta mengoptimalkan pemanfaatan cahaya alami di gedung-gedung pemerintahan.
Mesir juga memberlakukan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu sejak 28 Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan selama satu bulan sebagai langkah sementara untuk meredam dampak kenaikan harga energi. Pemerintah Mesir tidak hanya mengurangi mobilitas pekerja, tetapi juga membatasi jam operasional pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe hingga pukul 21.00. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar secara nasional.
Sementara itu, Sri Lanka menerapkan kebijakan yang lebih ketat dengan mengombinasikan sistem WFH dan pengurangan hari kerja. Instansi pemerintah hanya beroperasi selama empat hari dalam seminggu dengan menetapkan hari Rabu sebagai hari libur. Kebijakan yang sama juga diterapkan pada sekolah dan perguruan tinggi sebagai bagian dari program penghematan energi nasional yang lebih luas.
Di kawasan Eropa, Uni Eropa turut mengajak negara-negara anggotanya untuk mengoptimalkan kebijakan WFH guna menekan konsumsi energi. Komisaris Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen, menegaskan bahwa sekalipun konflik di Timur Tengah mereda dalam waktu dekat, kondisi pasar energi dunia belum tentu segera kembali normal. Oleh karena itu, langkah-langkah penghematan harus terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Selain mendorong masyarakat bekerja dari rumah, Uni Eropa juga merekomendasikan sejumlah kebijakan tambahan seperti penurunan batas kecepatan kendaraan di jalan tol, peningkatan penggunaan transportasi umum, serta penerapan sistem berbagi kendaraan atau carpooling. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi konsumsi minyak, khususnya solar dan bahan bakar penerbangan yang menjadi komponen utama kebutuhan energi di kawasan tersebut.
Meningkatnya jumlah negara yang kembali menerapkan sistem kerja dari rumah menunjukkan bahwa krisis energi global telah menjadi tantangan serius yang membutuhkan respons cepat dan terukur. Kebijakan WFH yang sebelumnya identik dengan masa pandemi kini kembali dipandang sebagai solusi efektif untuk menghadapi lonjakan harga minyak dan menjaga ketahanan energi nasional.
Para pengamat menilai bahwa jika ketegangan geopolitik terus berlanjut dan pasokan minyak dunia mengalami gangguan, maka semakin banyak negara kemungkinan akan menerapkan kebijakan serupa. Langkah penghematan energi diperkirakan akan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah di berbagai belahan dunia untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi dampak krisis energi terhadap kehidupan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....