RRI Gorontalo, InfoPublik - Kepala Biro (Karo) Organisasi Provinsi Gorontalo, Heriyanto Uwete, menyatakan dukungannya terhadap langkah pengawasan dan sinkronisasi data yang diinisiasi oleh legislatif.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD. Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini sangat penting, terutama dalam menyikapi dinamika penataan tenaga outsourcing dan optimalisasi mekanisme PJLP di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo," ujar Heriyanto.
Dukungan ini disampaikan pada rapat koordinasi bersama Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Heriyanto menegaskan bahwa Biro Organisasi akan terus mengawal penataan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) agar terdistribusi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
"Fokus kami di Biro Organisasi adalah memastikan analisis jabatan dan analisis beban kerja di tiap OPD benar-benar terpetakan dengan akurat. Dengan adanya evaluasi dan studi komparasi ini, rumusan perekrutan melalui mekanisme PJLP ke depannya dapat lebih tertata, terukur, serta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kinerja pelayanan publik di Pemprov Gorontalo tetap berjalan maksimal," tambahnya
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo ini membahas secara khusus penataan data tenaga outsourcing serta tindak lanjut hasil studi komparasi terkait perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dewan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Dalam agenda tersebut, DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Gorontalo berdiskusi mengenai mekanisme pembagian pengelolaan tenaga kerja non-ASN melalui skema PJLP, agar proses perekrutan berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan beban kerja di masing-masing instansi.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercapai kesepahaman dan langkah strategis antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan solutif bagi tata kelola tenaga outsourcing maupun PJLP di masa mendatang. (mcgorontaloprov/Reza)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....