Kegiatan yang berlangsung pada 21–25 September 2026 tersebut mempertemukan delegasi dari Indonesia, Filipina sebagai negara tuan rumah, dan Kenya untuk berbagi pengalaman serta praktik dalam memperkuat pemanfaatan data dan bukti dalam penyusunan kebijakan kesehatan.
Program ini berfokus pada Data to Policy (D2P) Institutionalization, yakni penguatan pemanfaatan data kesehatan secara sistematis agar dapat diterjemahkan menjadi informasi berbasis bukti untuk mendukung perencanaan program, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Kehadiran delegasi Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam menggunakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Dalam dokumen program, perspektif pemerintah daerah dinilai penting untuk melihat bagaimana pendekatan D2P dapat diterapkan dalam perencanaan kesehatan dan pelayanan di tingkat subnasional.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti presentasi antarpemerintah, diskusi teknis dan pembelajaran antarsejawat, pertemuan dengan institusi terkait, kunjungan ke institusi atau fasilitas yang menerapkan praktik pemanfaatan bukti, serta penyusunan rencana aksi implementasi.
Pada hari pertama, Senin (21/09/2026), agenda mencakup orientasi dan pengenalan konteks program, presentasi negara peserta, pemaparan perjalanan Filipina dalam menerapkan D2P, serta kunjungan ke lembaga yang mengimplementasikan pendekatan tersebut.
Hasil pertukaran diharapkan menghasilkan rangkuman pembelajaran dan praktik baik, sekaligus rencana aksi yang memuat prioritas kegiatan, penanggung jawab, jadwal, kebutuhan sumber daya, mekanisme koordinasi dan akuntabilitas, serta indikator pemantauan implementasi.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, penguatan pemanfaatan data dan bukti dalam kebijakan kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan perencanaan program dan pelayanan kesehatan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (mcgorontalkoprov/ilb/md)
