Gusnar Ismail: Data Akurat Fondasi Penentukan Arah Pembangunan

RRI.CO.ID, Gorontalo - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan terbarui merupakan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

"Data tidak boleh hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan dan memastikan program pembangunan tepat sasaran," kata Gusnar Ismail, Rabu, 16 September 2026.

Penegasan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui program Gorontalo Satu Data (GSD). Penguatan tata kelola data diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor.

“Data yang akurat dan ter-update merupakan fondasi dalam menentukan arah pembangunan. Dengan data yang benar, pemerintah dapat mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan, menetapkan prioritas secara tepat, serta mengukur keberhasilan setiap program yang dilaksanakan,” ujar Gusnar.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, data Indeks Desa menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat perkembangan dan kondisi desa di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan desa sekaligus merancang intervensi pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Gubernur menekankan bahwa peningkatan status dan capaian Indeks Desa harus diikuti dengan perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh sebab itu, pemutakhiran data Indeks Desa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan perangkat daerah terkait. Data yang tidak diperbarui berpotensi menghasilkan gambaran yang kurang sesuai dengan kondisi terkini dan dapat memengaruhi ketepatan penentuan kebijakan pembangunan.

Melalui Gorontalo Satu Data, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong terbangunnya kolaborasi antarlembaga dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data pembangunan. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menghasilkan data sektoral sesuai tugas dan kewenangannya, dengan tetap mengacu pada prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta pengamanan informasi.

Pengelolaan data desa juga membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data dari desa dan kelurahan, sementara pemerintah provinsi memperkuat kebijakan, fasilitasi, integrasi, dan pemanfaatan data untuk kebutuhan pembangunan daerah.

Data Indeks Desa perlu dihubungkan dengan data kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan berbagai indikator lainnya. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persoalan pembangunan serta menyusun intervensi lintas sektor yang lebih efektif.

Gubernur Gorontalo mengajak seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan pengelolaan data sebagai tanggung jawab bersama. Keberhasilan Gorontalo Satu Data tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi atau platform, tetapi juga oleh kualitas data, komitmen kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan konsistensi dalam melakukan pembaruan.

“Pembangunan harus berangkat dari data dan kembali diukur melalui data. Kita ingin setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan desa dan daerah,” lanjutnya.

Penguatan Gorontalo Satu Data diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berbasis bukti. Dengan data yang akurat dan terbarui, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota dapat mempercepat peningkatan kualitas desa menuju desa maju dan mandiri, sekaligus memastikan pembangunan berlangsung inklusif dan berkelanjutan. (mcgorontaloprov/fahmi)