Komisi III Deprov Gorontalo Kejar Dana SBSN di Pemerintah

RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi ke Komisi VIII DPR RI di Jakarta, dalam rangka membahas keberlanjutan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan Ravitalisasi pengembangan Poliklinik dan Asrama Haji Provinsi Gorontalo.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas anggaran sekitar Rp68,2 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendukung Asrama Haji Gorontalo, termasuk polikllinik dan fasilitas penginapan.

Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan pembangunan infrastruktur untuk menunjang target Gorontalo sebagai Embarkasi Haji Penuh pada tahun 2028 yang secara bersaaman pekerjaan Perluasan Apron dan taxi way Bandara Djalaluddin Gorontalo

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyampaikan bahwa tambahan pagu SBSN sebesar Rp68,25 miliar masuk pada Juni 2026 dan diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas Asrama Haji, di antaranya gedung penginapan, gudang, dan poliklinik. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Harapannya Dana SBSN yang di batalkan ke beberapa daerah yang mendapatkan alokasi dana tersebut di Indonesia utk Gorontalo tetap dianggarkan tahun ini atau tahun depan dengan skema Multi years contract

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo diterima Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menjelaskan kronologi persoalan anggaran SBSN tersebut sekaligus menyampaikan pentingnya keberlanjutan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur Asrama Haji Gorontalo.

"Saat Belangsungnya Diskusi dengan Sigit Purnomo (Pasha Ungu) beliau langsung menghubungi bapak Mentri haji dan Umroh melalui sambungan telepon dan di Speaker agar kami bisa mendengarkan bersama. Beliau mengatakan akan saya kejar karena hal ini menyangkut urusan dana umat serta urusan Haji," kata Espin Tulie, Rabu, 15 September 2026.

Dari hasil rapat telah dituangkan dalam Notulen rapat dan akan di sampaikan pula kepada Ketua Komisi XIII DPRD. Untuk menjadi perhatian khusus terkait anggaran SBSN utk Embarkasi Haji penuh

Menurut Espin Tulie Pembangunan Fasilitas Tersebut memiliki arti yang sangat Strategis menuju Embarkasi penuh yang hampir 20 tahun dinantikan oleh masyarakat Gorontalo. Selain ONH / Ongkos Umuroh menjadi Murah dan disisi lain mendatangkan multi flayer effek utk pertumbuhan ekonomi Gorontalo

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, H. Sun Biki menyampaikan urgensi agar anggaran SBSN tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung embarkasi haji di Gorontalo.

Dalam kesempatan itu, Sigit Purnomo merespons aspirasi Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo dengan melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Menteri Haji dan Umrah.

Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyaksikan langsung komunikasi tersebut. Dalam pembicaraan itu, disampaikan komitmen untuk mengupayakan agar anggaran SBSN tersebut tetap dapat digunakan bagi pembangunan infrastruktur Asrama Haji Gorontalo dan tidak bergeser dari peruntukannya.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, mengapresiasi langkah yang dilakukan Sigit Purnomo tersebut.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Komisi III, beliau langsung menelepon Menteri Haji dan Umrah. Kami mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan melalui telepon. Ini merupakan kabar gembira dan patut kita apresiasi,” ujar Syarifudin.

Ia menilai komitmen tersebut menunjukkan bahwa persoalan anggaran SBSN untuk Gorontalo tidak hanya akan dikawal, tetapi juga akan terus dikoordinasikan agar tidak kehilangan kesempatan untuk dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur embarkasi haji.

“Pak Sigit menunjukkan komitmennya, bukan hanya mengawal, tetapi akan mengejar kementerian terkait ketika anggaran ini berpotensi tidak dapat dimanfaatkan,” tambahnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, I Wayan Sudiarta, mengatakan selain persoalan pengembangan Asrama Haji, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menyampaikan aspirasi mengenai pembentukan struktur Pembimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, keberadaan umat Hindu dan Buddha di Gorontalo yang telah berlangsung puluhan tahun menjadi salah satu dasar pentingnya dukungan terhadap penguatan struktur pelayanan keagamaan tersebut.

Sudiarta menambahkan, Komisi VIII DPR RI menyatakan komitmen untuk mendampingi dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menteri Agama.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ini menjadi bagian dari upaya lembaga legislatif daerah dalam mengawal kepentingan pembangunan daerah, khususnya percepatan kesiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkan Gorontalo sebagai Embarkasi Haji Penuh.

Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo atas perhatian dan komitmennya dalam mengawal keberlanjutan anggaran SBSN bagi pembangunan Asrama Haji Gorontalo. (mcgorontaloprov/ppid)