PPPA-PMD Dorong Penguatan Kolaborasi dan Pembentukan Forum Gorontalo Satu Data

RRI.CO.ID, Gorontalo - Perwakilan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Layanan Dasar di Gorontalo (SKALA), Ahmad Djalil, menjelaskan bahwa pelaksanaan Gorontalo Satu Data merupakan upaya untuk mewujudkan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan.

"Penyelenggaraan Satu Data merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu OPD. Seluruh unsur yang terlibat dalam Satgas Gorontalo Satu Data memiliki peran penting sesuai tugas dan kewenangannya," kata Ahmad Djalil pada rapat Pembahasan dan Sinergitas Gorontalo Satu Data (GSD) Provinsi Gorontalo, Jumat, 11 September /2026.

Rapat dilaksanakan di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo.

Pertemuan dipimpin Kepala Dinas PPPA-PMD Yana Yanti Suleman dan dihadiri unsur/perwakilan dari Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, serta SKALA. Kegiatan juga dilaksanakan dengan dukungan komunikasi melalui Zoom Meeting.

Pembahasan difokuskan pada permasalahan, penguatan koordinasi, pembagian peran, serta sinergitas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan Gorontalo Satu Data.

Dalam rapat tersebut juga diidentifikasi sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain masih terdapat data sektoral yang belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala, adanya perbedaan data antar-OPD yang membutuhkan sinkronisasi, metadata yang belum seluruhnya lengkap, serta mekanisme verifikasi dan validasi yang masih perlu diperkuat.

Selain itu, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antar-OPD, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga menjadi perhatian dalam pembahasan.

Sementara itu Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Suleman menegaskan bahwa perlu adanya kejelasan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Gorontalo Satu Data.

Ia menekankan bahwa Dinas PPPA-PMD bukan merupakan penanggung jawab utama keseluruhan penyelenggaraan Gorontalo Satu Data Provinsi Gorontalo. Fungsi sebagai Walidata Daerah harus dijalankan oleh perangkat daerah yang memang memiliki kewenangan sesuai ketentuan penyelenggaraan Satu Data.

“Jangan sampai karena kami memiliki dan mengelola data sektoral, kemudian seluruh tanggung jawab Gorontalo Satu Data dibebankan kepada Dinas PPPA-PMD. tetapi pengelolaan Satu Data secara keseluruhan membutuhkan pembagian peran yang jelas dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Yana.

Menurut Yana keberhasilan Gorontalo Satu Data sangat ditentukan oleh kejelasan fungsi masing-masing unsur. Bappeda Provinsi Gorontalo memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan, mendorong pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan.

Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi Walidata, mendukung pengelolaan dan integritas data, serta mengawal pemeriksaan data, metadata, interoperabilitas dan penyebarluasan data.

Dinas PPPA-PMD berperan dalam mengawal data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, membina pemerintah desa dan kabupaten/kota dalam pemutakhiran data, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data desa sesuai kewenangan.

Peran lainnya juga berada pada perangkat daerah dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dalam penyediaan dan pemutakhiran data bidang sosial, Dukcapil dalam penyediaan data kependudukan sebagai data referensi, serta BPS dalam pembinaan statistik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota dan desa memiliki tanggung jawab memastikan data yang dihasilkan di wilayahnya tersedia, diperbarui dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam proses tersebut, SKALA diharapkan terus memberikan dukungan peningkatan kapasitas, pendampingan tata kelola data, penguatan koordinasi, analisis, serta pemanfaatan data.

Salah satu poin penting yang disampaikan Yan Suleman adalah perlunya membentuk Forum Gabungan Gorontalo Satu Data sebagai ruang koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Menurutnya, forum tersebut diperlukan agar proses pengelolaan data tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkoordinasi mulai dari penyediaan, pemutakhiran, verifikasi, validasi, integrasi hingga pemanfaatan data.

“Saya mengusulkan agar Forum Gabungan Gorontalo Satu Data segera dibentuk. Kita membutuhkan wadah koordinasi yang jelas sehingga setiap produsen data mengetahui tanggung jawabnya, Walidata dapat menjalankan fungsinya secara optimal, dan pada akhirnya pemerintah memiliki satu sumber data yang akurat, akuntabel dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan,” ucap Yana.

Ia menambahkan, data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Kita tidak bisa membangun kebijakan yang kuat kalau datanya tidak kuat. Karena itu, Gorontalo Satu Data harus kita bangun sebagai kerja bersama, bukan pekerjaan satu OPD. Setiap produsen data harus bertanggung jawab terhadap data yang menjadi kewenangannya, sementara koordinasi dan tata kelola harus diperkuat bersama.”

Dari hasil pembahasan, rapat menyepakati beberapa hal penting, yaitu pengelolaan Gorontalo Satu Data harus dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh perangkat daerah dan pihak terkait.

Setiap OPD bertanggung jawab terhadap kualitas dan pemutakhiran data yang menjadi kewenangannya sebagai produsen data. Setiap dataset juga perlu dilengkapi dengan metadata dan standar data yang diperlukan.

Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gorontalo Satu Data perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas, konsistensi dan pemanfaatan data terus mengalami peningkatan.

Sebagai tindak lanjut, usulan pembentukan Forum gabungan Satu Data Provinsi Gorontalo menjadi salah satu rekomendasi penting untuk dibahas dan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh unsur terkait.

Rapat ditutup dengan kesimpulan bahwa keberhasilan Gorontalo Satu Data membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Data yang berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab Walidata, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap Produsen Data sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan kolaborasi yang kuat, Gorontalo Satu Data diharapkan mampu menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/fahmi)