Evaluasi Sistem SP2D BSG dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

RRI.CO.ID, Gorontalo - Dalam upaya untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah menerapkan sistem SIPD SP2D Online yang terintegrasi dengan Aplikasi Kasda Online BSG sejak bulan Mei 2036.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tim Bidang Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah BKAD telah melakukan rapat evaluasi terkait implementasi Kasda SP2D Online BSG yang terintegrasi dengan SIPD Online.

"Rapat hari Rabu lalu dihadiri Pricilia Prasetyo, Kepala Departemen Pengembangan Bisnis dan Jaringan Kantor BSG Pusat," kata Rian Laya, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah BKAD, Senin, 31 Agustus /2026.

Rian menjelasakan beberapa poin penting terkait hasil evaluasi pelaksanaan Kasda SP2D Online BSG. Salah satu isu utama yang diangkat adalah pentingnya koordinasi yang baik antara tim IT dari Divisi PBJ BSG Pusat dan tim dari BUD. Koordinasi ini dianggap krusial agar transaksi SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD dapat diselesaikan dengan lancar.

"Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah proses transaksi, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan teknis baik pada aplikasi SIPD maupun Kasda Online BSG," tutur Rian.

Rian menekankan bahwa kolaborasi yang kuat dan respons cepat dari tim IT di Divisi PBJ BSG Pusat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah teknis yang muncul selama proses transaksi.

Rian juga menyampaikan harapannya agar tim IT dapat segera menindaklanjuti permasalahan yang dialami, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada, demi tercapainya tujuan bersama dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik di daerah.

Dengan adanya evaluasi dan kolaborasi yang baik, diharapkan sistem SIPD SP2D Online BSG dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. (mcgorontaloprov/ppid)