Finalisasi RAD PUG Gorontalo libatkan jaringan masyarakat sipil

RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Provinsi Gorontalo melibatkan jaringan masyarakat sipil yang meliputi akademisi, organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam finalisasi matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).

Salah satu peserta, Kamaria Harun, penyandang disabilitas tuli, mengaku senang dapat terlibat dalam pembahasan bersama pemerintah.

“Kalau dulu itu disabilitas sering merasa didiskriminasi. Kalau ada rapat seperti ini, kami jarang diundang atau dilibatkan,” ujar Kamaria, Minggu, 16 Agustus 2026.

Menurutnya, keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Ia mengatakan persoalan yang disampaikan dalam forum dapat langsung dicatat dan menjadi masukan maupun solusi bagi pemerintah.

Kamaria berharap keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembahasan bersama pemerintah dapat terus dilakukan.

“Semoga kegiatan seperti ini selalu bisa bekerja sama dengan penyandang disabilitas dan masyarakat,” katanya.

Proses penyusunan RAD PUG tersebut melibatkan masyarakat sipil dengan dukungan Program Kemitraan Australia–Indonesia Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dalam memperkuat perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Provincial GEDSI Coordinator SKALA Gorontalo Ririn Afitri Tatu mengatakan pelibatan masyarakat sipil menjadi bagian dari proses penyusunan RAD PUG.

Menurut Ririn, masyarakat sipil yang dilibatkan antara lain akademisi, organisasi perempuan, organisasi anak dan organisasi disabilitas.

Ia mengatakan masukan dari berbagai kelompok tersebut diperlukan untuk melihat kesesuaian program yang disusun organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan masyarakat.

Ririn menjelaskan finalisasi matriks RAD PUG merupakan lanjutan dari dua tahapan yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026.

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi isu PUG yang menjadi prioritas, termasuk tantangan, hambatan dan potensi yang ada di Gorontalo.

Selanjutnya, kata dia, disusun matriks awal yang memuat permasalahan, program, baseline, target, indikator, tahun pelaksanaan hingga anggaran.

Namun, belum seluruh organisasi perangkat daerah menyelesaikan pengisian matriks sehingga dilakukan finalisasi.

“Matriks itu akan dijadikan landasan dalam menuliskan rencana aksi daerah PUG,” ujar Ririn.

Ia mengatakan matriks tersebut nantinya menjadi bahan penyusunan dokumen RAD PUG yang memuat berbagai permasalahan, tantangan, dan program pembangunan.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi OPD untuk mengetahui program yang harus dilakukan dan target yang dicapai dalam lima tahun ke depan.

Ririn menambahkan, setelah matriks difinalisasi, tahapan berikutnya adalah membentuk tim penyusun RAD PUG dan menentukan OPD yang menjadi penanggung jawab penyusunan dokumen.

Ia berharap RAD PUG dapat disahkan pada 2027 sehingga pemerintah dan masyarakat sipil memiliki acuan bersama dalam mengawal pengarusutamaan gender di Gorontalo. (mcgorontaloprova/nt)