RRI.CO.ID, Gorntalo — Memasuki bulan Agustus Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo menggenjot penyerapan anggaran.

Upaya ini dilakukan setelah rapat pembahasan progres serapan anggaran melalui aplikasi e-Monep hingga bulan Juli pada Senin, 3 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa serapan anggaran pada beberapa bidang masih tergolong rendah, khususnya pada bidang sekretariat.

Rendahnya serapan ini disebabkan oleh pekerjaan rehabilitasi kantor yang masih dalam proses koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, terdapat deviasi pada bidang UKM dan sekretariat.

Sementara itu, untuk bidang perindustrian, serapan anggaran dinilai cukup baik dan berada pada kategori hijau. Hal ini didukung oleh rencana penyerahan bantuan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dijadwalkan pada Agustus, seiring ketersediaan sebagian barang dari pihak penyedia.

Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, dalam arahannya menegaskan bahwa secara umum serapan anggaran dinas masih berada di bawah target dengan deviasi fisik mencapai 10,13.

Kondisi ini dipengaruhi oleh besarnya anggaran pada kegiatan penyerahan bantuan di beberapa bidang teknis dan sekretariat.

Meski demikian, para pejabat terkait menargetkan adanya peningkatan signifikan pada bulan Agustus. Kepala dinas juga mengimbau agar seluruh tagihan, seperti perjalanan dinas, tunjangan ASN, serta gaji P3K, segera diproses pencairannya sesuai prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut, ia mendorong optimalisasi penggunaan anggaran serta meminta setiap bidang aktif melaporkan kendala yang dihadapi. Ia juga menyampaikan kemungkinan adanya penambahan anggaran dalam APBD Perubahan (APBD-P), khususnya untuk program-program prioritas seperti pasar murah.

Selain fokus pada serapan anggaran, rapat juga membahas rencana penataan kantor pada APBD-P mendatang, baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor.

Namun, beberapa jenis belanja seperti bahan bakar tidak dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran tersebut.

Pejabat fungsional perencana turut mengungkapkan sejumlah kendala, termasuk kegiatan bantuan rumah produksi yang belum dapat dikontrak karena persoalan lokasi. Selain itu, terdapat potensi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang cukup besar, khususnya pada bidang industri yang diperkirakan mencapai Rp225 juta, serta bidang UMKM sekitar Rp300 juta.

Sekretaris dinas juga mengingatkan agar sisa anggaran dari pokok pikiran (pokir) tidak menjadi silpa karena dapat berdampak pada rendahnya realisasi keuangan di akhir tahun. Ia menambahkan bahwa kualitas pelayanan publik dinas saat ini masih dinilai rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan, termasuk melalui penyebaran informasi kegiatan dalam bentuk video singkat.

Rapat juga menyoroti pentingnya menjaga soliditas internal organisasi yang dinilai mulai menurun. Seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai hambatan program.

Selain itu, beberapa kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan serta bantuan booth UMKM diminta segera direalisasikan karena serapan anggarannya masih rendah.

Informasi lain yang disampaikan adalah adanya kewajiban lampiran tunggakan pajak kendaraan bagi ASN dalam proses pencairan TPP.

Rapat ini menjadi langkah evaluasi penting bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk memastikan optimalisasi serapan anggaran dan pencapaian target kinerja hingga akhir tahun.

Rapat dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris, para pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional perencana dan pelaksana perencanaan.(mcgorontaloprov/Inez)