RRI.CO.ID, Gorontalo - Penerapan Integrated Coastal Management (ICM) diperlukan untuk memastikan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, ekonomi, tata ruang, kelembagaan, dan kebijakan lintas sektor.

“Teluk Kwandang memiliki potensi ekologis dan ekonomi kelautan yang besar, namun juga menghadapi berbagai tekanan lingkungan. Karena itu, diperlukan tata kelola yang terintegrasi agar pemanfaatan sumber daya dapat berjalan seimbang dengan upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir,” kata Aryanto Husain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo pada diskusi kelompok terpumpun Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Terpadu Pesisir Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dalam Kerangka ICM, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurutnya, pengembangan ICM melalui kerangka PEMSEA diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan perlindungan ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang, sekaligus membuka peluang pengembangan Blue Economy melalui perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, dan investasi hijau.

Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam menyiapkan Teluk Kwandang sebagai lokus pengelolaan pesisir terpadu (ICM) sekaligus mendorong pengembangannya sebagai kawasan Waterfront City dan ekonomi biru yang berkelanjutan dalam jejaring Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA).

Diskusi diikuti unsur DKP Provinsi Gorontalo, Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, serta Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo Utara.

Diskusi juga membahas persiapan keikutsertaan Provinsi Gorontalo dalam 2026 PEMSEA Network of Local Governments for Sustainable Coastal Development (PNLG) Annual Forum di Busan, Republik Korea. Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Teluk Kwandang sekaligus menjajaki penguatan kerja sama antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Metropolitan Busan melalui konsep Sister City.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, Faizal Piu, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Busan memiliki peluang strategis, khususnya dalam pengembangan ekonomi biru, perikanan cerdas, inovasi maritim, dan pariwisata bahari.

Sementara itu, peserta FGD menekankan pentingnya memastikan setiap rencana kerja sama memiliki ruang lingkup yang fokus, realistis, dan sesuai regulasi, termasuk memperhatikan isu perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut dan abrasi yang menjadi tantangan utama kawasan pesisir.

Melalui Diskusi ini, DKP Provinsi Gorontalo bersama pemerintah daerah terkait berkomitmen memperkuat langkah kolaboratif untuk mendorong Teluk Kwandang sebagai kawasan pesisir yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus menjadi salah satu contoh pengelolaan pesisir terpadu dan pengembangan Blue Economy di Kawasan Timur Indonesia.

Upaya tersebut sejalan dengan arah Pembangunan Agro Maritim yang digagas Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, dengan menempatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. (mcgorontaloprov/yanto)