RRI.CO.ID, Gorontalo - Kota Gorontalo, InfoPublik - Berdasarkan hasil pemetaan risiko, terdapat sejumlah wilayah yang menjadi prioritas dalam penanganan dampak musim kemarau. Prioritas pertama adalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai langkah mengantisipasi krisis air domestik.

Sementara pada sektor pertanian, perhatian difokuskan pada upaya mencegah gagal panen (puso) akibat berkurangnya ketersediaan air.

Selain itu, BPBD juga menempatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu risiko ikutan yang harus diantisipasi secara serius selama musim kemarau berlangsung.

"Penanganan kekeringan tidak hanya berfokus pada penyediaan air bersih, tetapi juga harus dilakukan secara terpadu melalui pengurangan risiko bencana, perlindungan sektor pertanian, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat saat musim kemarau," kata Syahbuddin Buata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Jumat, 24 Juli 2026.

Untuk mengatasi keekringan ini BPBD Provinsi Gorontalo menawarkan tiga strategi utama sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kekeringan tahun 2026.

Strategi pertama adalah mitigasi struktural dan deteksi dini, melalui pemantauan kondisi cuaca, identifikasi wilayah rawan kekeringan, pemetaan sumber air, serta penguatan sistem peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan.

Strategi kedua adalah manajemen darurat dan distribusi air bersih, meliputi penyusunan rencana kontinjensi, koordinasi lintas instansi, kesiapan armada pendistribusian air bersih, hingga penanganan cepat apabila terjadi krisis air di masyarakat.

Sementara strategi ketiga difokuskan pada antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, peningkatan patroli pada wilayah rawan, serta penguatan peran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Menurut Syahbuddin, keberhasilan penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai, BMKG, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Sinergi menjadi kunci utama dalam membangun kesiapsiagaan. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap terlindungi dan aktivitas sosial maupun ekonomi dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. (mcgorontaloprov/ppid)