RRI.CO.ID, Gorontalo - Untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) dalam merevisi luasan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (LP2B), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo, menggelar Rapat Koordinasi Sebaran luasan LP2B dan Singkronisasi Dokumen teknis RTRW Gorontalo Utara, Kamis (23/07/2026).

Usai memimpin rapat koordinasi tersebut, Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Meykowati Isa menjelaskan, jika rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran bersama Menteri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 (Kementerian ATR/BPN) dan Nomor 500.1/4757/SJ (Kementerian Dalam Negeri), tentang mekanisme percepatan dan penetapan LP2B Kabupaten/Kota.

"Semua kabupaten/kota, dalam hal ini pimpinan daerah dapat mengajukan usulan penetapan luasan LP2B dan Gubernur sebagai koordinator yang nantinya akan mengusulkan ke Kementerian, karena sesuai surat edaran tersebut waktu yang diberikan hanya sampai tanggal 31 Juli tahun 2026," kata Meykowati.

Meykowati juga menuturkan jika dari seluruh kabupaten/kota baru Pemerintah Gorontalo Utara yang mengajukan revisi atau penyesuai kembali terkait luasan LP2B.

Menurut Pemerintah Gorontalo Utara, dari total 4213,76 hektar LP2B tersebut, sudah ada beberapa lokasi yang di dalamnya tidak layak menjadi kawasan LP2B, sehingga memerlukan penyesuai dengan mekanisme Peraturan Teknis (PERTEK) atau Justifikasi.

"Pada intinya mereka akan melakukan penyesuaian dengan melengkapi PERTEK atau Justifikasinya, karena ini nantinya akan dievaluasi dan diverifikasi oleh kementerian, apakah benar lokasi tersebut sudah tidak sesuai dimasukan pada LP2B," tutur Meykowati.

Rapat Koordinasi tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Gorontalo Utara dan dihadiri Kepala Dinas Pertanian Gorontalo Utara, Tim teknis Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo dan stakeholder lainya. (mcgorontaloprov/Yudi)