RRI.CO.ID, Gorontalo – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong hilirisasi dan transformasi ekonomi sektor kelautan dan perikanan, khususnya komoditas tuna dan rumput laut.

Penguatan koordinasi dilakukan Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, bersama sejumlah direktorat di lingkungan KKP untuk menyamakan persepsi sekaligus menggalang dukungan terhadap pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Gorontalo.

Koordinasi pertama dilakukan bersama Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kamis (23/7/2026).

Dalam pertemuan dengan Direktur Pemberdayaan Usaha, Ali Rahmat Iman Santoso, beserta jajaran, dibahas potensi tuna Gorontalo yang memiliki kualitas baik dan telah mendapat pengakuan dari pelaku usaha serta eksportir di Bitung. Selain itu, turut dibahas pengembangan rumput laut melalui penyiapan areal sekitar 1.600 hektare di Kabupaten Gorontalo Utara.

Aryanto menyampaikan, salah satu tantangan utama pengembangan komoditas tuna adalah menjaga kontinuitas produksi. Untuk itu, modernisasi kapal penangkap ikan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor hulu.

“Modernisasi armada perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kontinuitas bahan baku. Kami juga membutuhkan dukungan dalam penguatan jaminan mutu serta fasilitasi dan penjembatanan dengan investor potensial untuk pengembangan industri pengolahan tuna di Gorontalo,” ujar Aryanto.

Menanggapi hal tersebut, Ditjen PDSPKP menyatakan kesiapan mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Gorontalo melalui fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi pelaku usaha, termasuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta penguatan kelembagaan pelaku usaha.

Koordinasi selanjutnya dilakukan dengan Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan, Direktorat Perikanan Tangkap, Muhammad Idnillah, terkait modernisasi armada perikanan. Dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwa pada 2026 terdapat sekitar 50 kapal yang sedang dibangun dari total 1.582 kapal yang akan dibangun secara bertahap hingga 2028, dengan kapasitas 30 GT, 200 GT, dan 500 GT.

Program modernisasi armada tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas nelayan, mendorong nelayan naik kelas, sekaligus meningkatkan produktivitas perikanan tangkap.

Sementara itu, dalam koordinasi dengan Direktur Jasa Bahari Ditjen Pengelolaan Kelautan, R. Bambang A.N., dibahas implementasi Program LAUTRA, khususnya Komponen 2 terkait Dana Ekonomi Produktif Bergulir (DEPB). Provinsi Gorontalo menjadi salah satu lokasi pilot project DEPB Tahun 2026.

Dari hasil koordinasi tersebut, lokasi pilot project yang semula hanya mencakup Desa Bongo diperluas dengan penambahan Desa Olele dan Desa Botutonuo. Dengan demikian, terdapat tiga desa yang menjadi lokasi pilot project DEPB LAUTRA 2026.

Penguatan koordinasi ini menjadi langkah strategis DKP Provinsi Gorontalo dalam menggalang dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan, membuka peluang investasi, serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan yang produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. (mcgorontaloprov/Yanto)