RRI.CO.ID, Gorontalo - Inspektorat Provinsi Gorontalo bersama Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan Rencana Tindak Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Inspektur Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola, pengendalian intern, dan budaya integritas.

FGD dilaksanakan sebagai forum koordinasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi.

"Melalui diskusi yang konstruktif, Inspektorat bersama Perwakilan BPKP menyusun langkah-langkah strategis yang akan menjadi rencana tindak dalam mendukung peningkatan nilai IEPK secara berkelanjutan," kata Plt. Inspektur Provinsi Gorontalo Zukri Surotinojo, Rabu (22/7/2026).

Zukri juga menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana penyamaan persepsi terhadap indikator penilaian serta strategi implementasinya di seluruh perangkat daerah.

Pembahasan dalam FGD difokuskan pada penguatan seluruh indikator utama IEPK, meliputi Kebijakan Antikorupsi, Seperangkat Sistem Antikorupsi, Dukungan Sumber Daya, Power, Kuasa dan Wewenang, Pembelajaran Antikorupsi, Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi, Saluran Pelaporan Internal yang Kredibel dan Dimanfaatkan, Integritas Organisasional, Investigasi, serta Tindakan Korektif.

"Setiap indikator dibahas secara mendalam untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berkesinambungan," ujar Zukri.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo memberikan berbagai masukan strategis terkait penyempurnaan kebijakan, penguatan implementasi sistem pengendalian korupsi, peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta optimalisasi mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Zukri menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pelaksanaan rencana tindak bersama seluruh perangkat daerah agar setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif, dengan indikator keberhasilan yang jelas serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Melalui FGD ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan sistem pengendalian korupsi yang efektif.

Rencana tindak yang telah disusun diharapkan mampu meningkatkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/Ramli)