RRI.CO.ID, Gorontalo - Pengendalian karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemilik izin perhutanan sosial, masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta relawan kebencanaan.

Hal ini disampaikan Moh. Tahir Laendeng, yang mewakili Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo.Pendapat ini ia paparkan saat menjadi narasumber sekaligus pemantik diskusi "Membangun Kolaboratif Forum Parapihak dan Pemilik Izin Perhutanan Sosial dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan" yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, penanggulangan bencana yang efektif harus diawali dengan upaya mitigasi dan deteksi dini. Dengan kesiapsiagaan yang baik, potensi kebakaran dapat ditangani sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan.

Laendeng menyampaikan materi bertajuk teknik oenanggulangan bencana pada kebakaran hutan dan lahan.

"Kami menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta komunikasi yang efektif antarinstansi sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana yang terpadu," kata Laendeng.

Forum yang diselenggarakan DLHK Provinsi Gorontalo ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarparapihak dalam menyusun langkah-langkah bersama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api.

Materi tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan awal, hingga pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian kebakaran.

Menurutnya, penanggulangan bencana yang efektif harus diawali dengan upaya mitigasi dan deteksi dini. Dengan kesiapsiagaan yang baik, potensi kebakaran dapat ditangani sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta komunikasi yang efektif antarinstansi sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana yang terpadu.

Forum yang diselenggarakan DLHK Provinsi Gorontalo ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarparapihak dalam menyusun langkah-langkah bersama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mempercepat respons penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sinergi yang kuat antarinstansi dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengendalian karhutla yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

BPBD Provinsi Gorontalo menyatakan akan terus mendukung berbagai program kolaboratif bersama DLHK dan instansi terkait sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana serta perlindungan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. (mcgotontaloprov/ppid)