RRI.CO.ID, Gorontalo – Pendidikan kependudukan merupakan investasi jangka panjang karena tidak hanya membahas jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, pembangunan karakter, serta kesiapan generasi muda menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

“Sekolah Siaga Kependudukan bukan sekadar program, tetapi menjadi ruang pembelajaran bagi peserta didik untuk memahami pentingnya perencanaan kehidupan, membangun karakter, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” kata Sofyan Tambipi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo, Selasa, 21 Juli 2026.

Sofyan Tambipi menegas ini saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di aula Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital. Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang mendorong remaja mengikuti tren media sosial tanpa pertimbangan yang matang, serta meningkatnya kecenderungan sebagian generasi muda yang takut menikah karena alasan ekonomi, karier, maupun kekhawatiran terhadap masa depan, menjadi tantangan yang perlu direspons melalui pendidikan kependudukan.

Melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan pembangunan karakter sehingga mampu mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab.

Sofyan menambahkan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Provinsi Gorontalo dalam memanfaatkan bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk. Kondisi tersebut akan menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan yang memadai.

“Bonus demografi adalah peluang yang tidak datang dua kali. Karena itu, kita harus menyiapkan generasi muda sejak di bangku sekolah agar memiliki pengetahuan, karakter, dan kompetensi yang mampu membawa Gorontalo semakin maju dan berdaya saing,” kata Sofyan.

Berdasarkan Data Pendidikan Kependudukan Tahun 2026 untuk jenjang SMA/sederajat, dari 189 sekolah di Provinsi Gorontalo 9 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) kategori terdaftar, empat sekolah atau sekitar 2,67 persen yang mencapai kategori SSK Dasar dan satu sekolah atau sekitar 0,67 persen yang mencapai kategori SSK Paripurna. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan agar kualitas implementasi program terus meningkat.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan pelaksanaan SSK, pemanfaatan aplikasi SI MONEVPENDUK, pengembangan Pojok Kependudukan, serta penyusunan Modul Ajar Terintegrasi Pendidikan Kependudukan yang dapat langsung diterapkan di sekolah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, setiap sekolah diharapkan mampu menghasilkan sedikitnya satu modul ajar terintegrasi dan menyusun rencana tindak lanjut sebagai langkah nyata memperkuat implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan.