RRI.CO.ID, Gorontalo - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) Provinsi Gorontalo harus menjadi jembatan yang mempersatukan para penambang rakyat.

lembaga ini diminta dapat membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas formal, transisi dari Wilayah Pertambangan Rakyat menuju Izin Pertambangan Rakyat, agar aktivitas ekonomi warga memiliki payung hukum yang sah dan bebas dari rasa cemas.

Hal ini disampaikan Masran Rauf Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo yang mewakili Gubernur Gusnar Ismail pada pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APWNU Provinsi Gorontalo periode 2026-2030 oleh Ketua Umum APWNU KHImam Subali.

Masran Rauf mengingatkan bahwa penambang rakyat harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Oleh karena itu DPW APWNU harus mampu meningkatkan kapasitas dan memberdayakan para penambang tradisional, baik dari segi keselamatan kerja, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga akses modal.

“Kita ingin sektor ini menaikkan taraf hidup masyarakat secara bermartabat, bukan justru memicu konflik sosial. Saya menuntut komitmen penuh dari APWNU untuk mengawal praktik tambang yang ramah lingkungan, kurangi pencemaran zat kimia berbahaya, dan lakukan reklamasi wilayah pascatambang demi keberlangsungan alam Gorontalo,” kata Masran, Senin, 20 Juli 2026.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap hadirnya DPW APWNU akan menjadi mitra strategis dalam mengelola potensi pertambangan dengan tertib dan bijaksana. Sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat Gorontalo akan meningkat dan kontribusi nyata bagi kemajuan Nusantara.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam sambutan tertulisnya mengapresiasi pelantikan DPW APWNU yang diharapkan akan menjadi momentum dalam pengelolaan sektor pertambangan. Kepada pengurus DPW APWNU, Gubernur Gorontalo menitipkan pesan untuk mempercepat solusi legalitas melalui persatuan.(mcgorontaloprov/haris)