RRI CO ID Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan sekadar agenda sosial, melainkan investasi strategis untuk menentukan masa depan daerah dan bangsa. Di tengah upaya mewujudkan Generasi Emas 2045, pemerintah daerah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar bersatu menghadapi tiga persoalan serius yang masih membayangi kehidupan anak-anak, yakni perkawinan usia anak, pekerja anak, dan anak tidak sekolah (ATS).

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Suwawa dan Dinas Sosial P3APPKB tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026 di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Kamis (2/7/2026).

Menurut Iwan, urusan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, dunia usaha hingga lembaga keagamaan, harus terlibat aktif memastikan setiap anak memperoleh hak-hak dasarnya secara utuh.

"Urusan anak adalah urusan yang sangat penting untuk kita semua. Hak dasar anak sudah menjadi komitmen kita agar mereka memperoleh hak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pengasuhan anak, perlindungan anak, dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi harus kita laksanakan bersama," kata Iwan.

Ia menegaskan, cita-cita besar Indonesia untuk melahirkan Generasi Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila fondasi pembangunan manusia dibangun sejak sekarang. Karena itu, setiap anak harus mendapatkan akses pendidikan, perlindungan, pengasuhan yang layak, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

"Kalau kita ingin memastikan visi nasional menuju Generasi Emas 2045 tercapai, maka saat inilah waktunya memastikan seluruh fondasi itu berjalan sesuai harapan bersama," ujarnya.

Iwan menyebut anak merupakan aset terbesar bangsa sekaligus penentu arah masa depan daerah. Namun, di tengah berbagai upaya pembangunan, masih terdapat tantangan yang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari seluruh pihak.

Tiga persoalan utama yang menjadi fokus pemerintah daerah saat ini adalah tingginya angka perkawinan usia anak, keberadaan pekerja anak, dan fenomena anak tidak sekolah yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ketiga masalah tersebut dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan berpotensi menghambat lahirnya generasi yang unggul dan berdaya saing.