RRI CO ID Gorontalo , Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai menggeser paradigma pengelolaan pemerintahan dari sekadar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuju penguatan kolaborasi dengan dunia usaha. Langkah itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat melantik dan mengambil sumpah Erna Patuti sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Setda Bone Bolango, Rabu (1/7/2026).

Sekda Iwan mengatakan bahwa jabatan yang diemban Erna bukan sekadar posisi administratif, melainkan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda besar pemerintahan daerah, mulai dari penataan administrasi pemerintahan, otonomi daerah, hingga pengembangan kerja sama yang mampu menghadirkan sumber daya baru bagi daerah.

“Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah merupakan bagian yang sangat vital. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, kita tidak mungkin membiayai seluruh urusan pemerintahan hanya dengan APBD. Karena itu, kerja sama daerah harus menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan,” kata Iwan.

Menurutnya, selama ini kerja sama daerah masih banyak dipahami sebatas penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Padahal, fungsi sesungguhnya jauh lebih luas, yakni merancang, mengidentifikasi, dan membuka peluang kemitraan strategis yang dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Ia meminta Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah mulai memetakan sektor-sektor potensial yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dunia usaha, terutama sektor yang dinilai lebih efektif dan efisien jika dikelola oleh pihak yang memiliki kompetensi bisnis.

Salah satu contoh yang disoroti adalah pengelolaan sektor pariwisata. Menurut Iwan, pemerintah tidak harus terlibat langsung dalam seluruh aspek pengelolaan objek wisata apabila terdapat peluang kerja sama yang dapat meningkatkan efektivitas sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kita jangan terlalu menyibukkan diri pada urusan yang sebenarnya sudah bisa dikelola lebih baik oleh pihak ketiga. Pemerintah harus berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara sektor yang memang lebih efektif dikelola dunia usaha bisa kita kolaborasikan melalui skema yang tepat,”tekannya.

Ia menambahkan, pola pikir tersebut juga dapat diterapkan pada berbagai sektor lain, seperti perdagangan, pengelolaan pasar, hingga layanan tertentu di bidang kesehatan yang memungkinkan untuk dikerjasamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Iwan bahkan menyebut Bagian Kerja Sama Daerah harus menjadi salah satu “mesin baru” Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang semakin ketat.

“Tidak ada urusan pemerintahan yang bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus membangun kolaborasi. Kalau semua kebutuhan pembangunan hanya berharap dari APBD, tentu kemampuan daerah sangat terbatas,”tegasnya.

Ia juga menyinggung besarnya investasi pemerintah daerah yang telah digelontorkan untuk pembangunan sejumlah objek wisata selama bertahun-tahun. Namun, menurutnya, manfaat ekonomi yang diperoleh belum sepenuhnya sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Karena itu, ia mendorong agar peluang kemitraan dengan sektor swasta mulai dirancang secara serius dan terukur, sehingga aset-aset daerah dapat dikelola lebih produktif tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.