Keseimbangan Hak Pasien dan Nakes Jadi Kunci Pelayanan Kesehatan Berbasis HAM

RRI.CO.ID, Gorontalo - Sektor kesehatan merupakan salah satu bidang yang paling krusial sekaligus rentan terhadap isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam rangka meminimalisasi potensi tersebut serta meningkatkan mutu pelayanan, Kantor Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.

Kegiatan yang mengusung tema “Perlindungan Hak Pasien dan Hak Tenaga Kesehatan Sebagai Wujud Penerapan Nilai-Nilai HAM” ini berlangsung khidmat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa 23 Juni 2026.

Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, yang diwakili oleh Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM adalah landasan utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan, adil, dan berkualitas.

"Pasien memiliki hak mutlak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan manusiawi. Namun di sisi lain, tenaga kesehatan (Nakes) juga memiliki hak atas perlindungan hukum, keselamatan, serta lingkungan kerja yang layak dan bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. Keseimbangan inilah yang disebut prinsip resiprositas," ujar Sarton Dali.

Sarton menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi sasaran terakhir dalam rangkaian safari penguatan kapasitas HAM tahun ini, setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Kota Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango sejak Maret lalu. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong akselerasi kemandirian Kanwil KemenHAM Gorontalo yang saat ini kendali administrasinya masih berpusat di Palu, Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, dr. Sri Fenty N. Sagaf, M.Kes., selaku narasumber utama, menyambut baik dan mengapresiasi langkah inovatif KemenHAM. Dalam paparannya, dr. Fenty menguraikan lima pilar pemenuhan hak atas kesehatan yang menjadi fokus daerah, yakni ketersediaan Faskes. Di Gorontalo utara memiliki 15 Puskesmas (5 rawat inap, 10 rawat jalan) serta 2 Rumah Sakit, yakni Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki kelas C dan Rumah Sakit Tolinggula Melayani (RSTM), sebagai rumah sakit pratama tipe D.

Akses tanpa hambatan, yakni menjangkau wilayah terpencil/kepulauan lewat kunjungan terjadwal nakes, meski geografis menantang. Biaya terjangkau, berstatus Universal Health Coverage (UHC), menjamin pelayanan gratis bagi warga Gorut. Perlindungan kelompok rentan, prioritas perlakuan khusus bagi bayi-balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Kualitas pelayanan bermutu, memastikan layanan yang aman melalui proses akreditasi berkala faskes.

Meskipun pemenuhan hak kesehatan berjalan baik, dr. Fenty tidak menampik adanya tantangan nyata di lapangan. Ia menyoroti pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis dari kelalaian komunikasi personal nakes, pemenuhan Surat Izin Praktik (SIP) dokter, hingga tingginya beban kerja akibat keterbatasan jumlah tenaga dokter di puskesmas rawat inap.

Selain itu, dr. Fenty menggarisbawahi maraknya fenomena kekerasan verbal oleh keluarga pasien akibat kepanikan psikologis, terutama di Unit Gawat Darurat (UGD) pada faskes rawat jalan yang menerapkan sistem on-call.

"Keadilan pelayanan kesehatan yang sejati bukanlah memperlakukan semua orang secara sama rata, melainkan memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan medis pasien secara nondiskriminatif, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang politik,"tutup dr. Fenty.

Melalui kegiatan ini, aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit se-Gorontalo Utara diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sehari-hari, demi terciptanya budaya pelayanan yang profesional, responsif, dan inklusif. (mcgoronatloprov/rls/akp)