Kesehatan Masyarakat di Bone Bolango Jadi Prioritas Utama lewat Keamanan Pangan

RRI CO ID Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat posisinya sebagai daerah yang berkomitmen menghadirkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem keamanan pangan.

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi dan rapat koordinasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KPPA) Tahun 2026 yang dipimpin Sekda Iwan Mustapa dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM RI, Agus Yudi Prayudana, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bone Bolango, Rabu (10/6/2026).

Agus Yudi Prayudana menegaskan bahwa Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KPPA) kini telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menjadi indikator kinerja perangkat daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran sentral sebagai orkestrator keamanan pangan yang bertugas mengintegrasikan pengawasan di seluruh rantai pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi masyarakat.

“Program Kabupaten/Kota Pangan Aman mendorong integrasi pengawasan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengorkestrasi seluruh sistem pengawasan pangan untuk menjamin standar keamanan pangan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting,”tegas Agus.

Ia menjelaskan, ruang lingkup pengawasan KPPA mencakup Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Olahan Siap Saji (POSS), hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa kerangka penilaian KPPA dirancang untuk mengukur kesiapan dan komitmen pemerintah daerah secara menyeluruh melalui lima aspek utama, yakni komitmen regulasi dan dukungan pimpinan daerah, perencanaan anggaran pengawasan, pelaksanaan intervensi di lapangan, monitoring dan evaluasi pelaporan, serta inovasi daerah dalam menjamin keamanan pangan.

“Keamanan pangan adalah hak masyarakat dan kewajiban daerah. Evaluasi KPPA bukan sekadar kompetisi administratif, tetapi fondasi perlindungan kesehatan masyarakat dari hulu hingga hilir,”ungkapnya.

Data nasional menunjukkan progres yang menggembirakan. Sebanyak 439 kabupaten/kota atau 85,4 persen telah bergerak maju dan mengambil akun penilaian untuk periode berjalan. Sementara 75 daerah lainnya didorong segera melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah agar dapat berpartisipasi aktif dalam program strategis nasional tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyambut baik kunjungan Badan POM RI yang dinilai menjadi energi baru bagi penguatan sistem keamanan pangan di daerah.

Ia menekankan bahwa urusan keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman dan layak konsumsi.

“Saya yakin kehadiran Bapak Direktur PMPUPO Badan POM akan memberikan penguatan bagi daerah dalam membangun sistem keamanan pangan yang lebih baik. Ini bukan semata tugas dinas terkait, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,”tekan Iwan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keamanan pangan, termasuk melalui penguatan administrasi, koordinasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.