RRI.CO.ID, Gorontalo – Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian bersama. Masih terdapat berbagai persoalan sosial yang perlu ditangani secara lebih detail dan terintegrasi, mulai dari persoalan kemiskinan, disabilitas, hingga kelompok masyarakat rentan lainnya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Q, Rabu (3/6/2026).

"Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata Sofian.

Sofian juga menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Transformasi sosial yang sedang didorong pemerintah membutuhkan penguatan berbagai sektor agar mampu menghasilkan perubahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin kesejahteraan sosial di Gorontalo, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, senantiasa menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam rapat ini ia menyoroti pentingnya Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai instrumen untuk mengukur capaian pembangunan sosial secara komprehensif. Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Sofian juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama seluruh pemerintah daerah dalam memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sofian menegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dari dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui rakor ini saya berharap lahir langkah-langkah strategis, kesamaan pemahaman, dan komitmen yang kuat dalam menyusun program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gorontalo,” pungkasnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 3–4 Juni 2026 ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keuangan, serta Kepala BKPSDM Provinsi Gorontalo., juga kepala dinas sosial dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, perwakilan BPBD, Satpol PP dan Damkar, Bappeda, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Sofian Ibrahim mengingatkan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (mcgorontaloprov/owan)