DKP Provinsi Gorontalo Bahas Progres Proposal Project LAUTRA Komponen 2

RRI.CO.ID, Gorontalo — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Koordinasi Progres Proposal Kegiatan Perluasan Peluang Ekonomi melalui Project LAUTRA Komponen 2 di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKD) Teluk Gorontalo, Selasa (19/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh unsur DKP Provinsi Gorontalo, Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satpel Gorontalo, Balai Penataan Ruang Laut Makassar Satpel Gorontalo, serta Tenaga Ahli Geopark Gorontalo.

Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo merupakan salah satu dari 11 provinsi penerima Program LAUTRA (Laut untuk Sejahtera), yaitu program yang didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bappenas. Program ini bertujuan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyampaikan bahwa Program LAUTRA menjadi peluang strategis bagi daerah dalam mengintegrasikan aspek konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekosistem laut, tetapi juga membuka ruang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, UMKM, dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir.

Aryanto menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui 27 desa pesisir yang berada di dalam dan luar Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo, meliputi wilayah Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo, telah menyusun proposal usulan kegiatan perluasan peluang ekonomi dengan indikasi nilai usulan mencapai Rp160,9 miliar.

“Usulan kegiatan yang disusun mencakup sektor perikanan, wisata bahari, penguatan UMKM, fasilitasi gender, hingga pelatihan peningkatan kapasitas pengelola usaha ekonomi produktif. Seluruh usulan diarahkan agar mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” ujar Aryanto.

Lebih lanjut, Aryanto menegaskan bahwa rapat koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh usulan kegiatan sesuai dengan potensi pengembangan ekonomi di masing-masing desa, memperhatikan kesiapan kelembagaan calon pengelola bantuan, kemampuan pengelolaan usaha, serta keterhubungan antarunit usaha dalam satu rantai pasok ekonomi kawasan.

“Pendekatan klaster menjadi salah satu fokus dalam penyusunan proposal agar tercipta ekosistem usaha yang saling mendukung, efektif dalam pengelolaan, lebih mudah mengakses permodalan, serta memiliki daya saing yang lebih kuat,” tambahnya.

Selain itu, pembahasan dalam rapat juga menitikberatkan pada aspek proses bisnis dan kelayakan kegiatan, keterlibatan masyarakat, peluang penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di dalam dan luar kawasan konservasi, serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah laut.

Aryanto juga menilai bahwa usulan kegiatan Project LAUTRA Komponen 2 turut mendukung pencapaian target EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi), sebagai indikator penting dalam pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP DKP Provinsi Gorontalo, Fahrul U. Amlain, menyampaikan bahwa Project LAUTRA Komponen 2 merupakan program strategis yang sangat relevan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Menurut Fahrul, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program ini menjadi implementasi nyata konsep pembangunan “Agro Maritim” yang diusung Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui sinergi pembangunan sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

“Melalui pendekatan yang terintegrasi antara konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat, program ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata yang tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” tutup Fahrul. (mcgorontaloprov/yanto)