RRI.CO.ID, Gorontalo - Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan sekedar program seremonial, melainkan strategi pembangunan. PUG diperlukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, dapat terlibat dalam proses pembangunan serta memperoleh manfaat secara adil.
Hal ini disampaikan Yana Suleman Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Masyarakat Desa pada Diseminasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang PUG sebagai upaya memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang setara, inklusif, dan berkeadilan.
PUG menjadi instrumen penting agar pembangunan Gorontalo tidak hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga adil dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Pembangunan yang maju dan sejahtera harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
"implementasi Perda PUG relevan dengan visi Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah, yaitu mewujudkan Gorontalo yang maju dan sejahtera," kata Yana, Senin, 11 Mei 2026.
Forum diseminasi ini diharapkan melahirkan pemahaman bersama bahwa keberhasilan PUG tidak dapat dibebankan hanya kepada satu dinas. Seluruh OPD, lembaga vertikal, aparat penegak hukum, akademisi, media, dunia usaha, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil memiliki peran dalam memastikan Perda PUG benar-benar diterapkan dalam kebijakan publik.
Dengan adanya komitmen bersama lintas sektor, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang PUG merupakan tonggak penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan. Perda ini diharapkan menjadi pijakan nyata dalam mewujudkan Gorontalo yang tidak hanya maju dan sejahtera, tetapi juga setara bagi semua.
Melalui Perda ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan pembangunan daerah. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG menjadi salah satu instrumen penting agar setiap kebijakan dan program OPD mampu menjawab kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
Diseminasi Perda PUG ini sejalan dengan "Asta Cita ke-4 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia" yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penguatan PUG di Gorontalo tidak hanya menjadi agenda daerah, tetapi juga bagian dari arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
PUG tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar menjadi dasar kerja pembangunan lintas sektor.
Diseminasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan Forum ini melibatkan narasumber dari unsur (Pentahelix), yaitu pemerintah, akademisi, media, masyarakat sipil, serta dunia usaha/mitra pembangunan. Sejumlah unsur yang terlibat antara lain Polda Gorontalo, wartawan/media, akademisi, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, serta unsur pendukung lainnya.
Kegiatan juga dihadiri oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), organisasi wanita, organisasi profesi, lembaga vertikal, serta OPD terkait.
Dialog interaktif ini mempertemukan sejumlah unsur strategis antara lain Kapolda Gorontalo, Ketua Kadin, Ketua PWI, Rektor UNG, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan Kepala Dinas P3A-PMD. Forum ini dipandu oleh moderator dan dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, perumusan rencana tindak lanjut, serta penandatanganan komitmen bersama.
Dalam agenda kegiatan ini, terjadi diskusi yang dinamis, terbuka dan koreksi membangun, dan pembacaan komitmen bersama dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/ppid)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....