RRI.CO.ID, Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja (Wilker) KemenHAM Gorontalo bergerak cepat merespons hasil evaluasi Biro SDM KemenHAM RI terkait permohonan peningkatan kelas dan pembentukan Kantor Wilayah definitif.

Langkah ini diawali dengan menggelar rapat internal khusus yang dipimpin langsung oleh Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, di Ruang Rapat Kantor Wilker setempat, Rabu, 6 Mei 2026.

Rapat tersebut fokus pada pembedahan indikator evaluasi, terutama mengenai kelengkapan data dukung yang menjadi catatan krusial pusat. Sarton Dali menegaskan bahwa pemenuhan data ini adalah kunci utama dalam meyakinkan Biro SDM KemenHAM RI atas kesiapan Gorontalo menjadi Kantor Wilayah mandiri.

"Pasca paparan dari Biro SDM, kami langsung melakukan pemetaan mendalam. Fokus utama kami saat ini adalah membedah kekurangan data dukung, khususnya terkait pelaporan isu-isu permasalahan HAM di wilayah Gorontalo," ujar Sarton usai kegiatan.

Dalam pertemuan tersebut, setiap poin kekurangan data dikupas secara mendetail. Tim Wilker Gorontalo melakukan identifikasi sumber informasi, teknis pelaporan, hingga menetapkan Person in Charge (PIC) untuk setiap indikator agar proses koordinasi lebih terukur.

Isu-isu HAM yang akan diangkat bersumber dari berbagai kanal, mulai dari pemantauan media massa hingga koordinasi lintas instansi terkait di Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang disajikan faktual, relevan, dan komprehensif.

Untuk memastikan efektivitas kerja, dalam rapat tersebut juga muncul usulan strategis mengenai penetapan batas waktu (deadline) penyelesaian dokumen.

"Agar tim bekerja lebih efektif dan memiliki target yang jelas, kami mengusulkan adanya batasan waktu pemenuhan data dukung yang ditetapkan oleh pimpinan. Dengan adanya target waktu yang dipatuhi bersama, performa tim akan lebih maksimal dan hasil yang diharapkan dapat tercapai tepat waktu," tambah Sarton.

Optimisme terpancar dari jajaran Wilker KemenHAM Gorontalo. Dengan pemetaan yang matang dan pembagian tugas yang jelas, diharapkan dokumen peningkatan kelas dan pembentukan Kanwil KemenHAM Gorontalo dapat segera dinyatakan lengkap dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pusat. (mcgorontaloprov/rls/akp)