RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo kini memasang target untuk mendongkrak angka Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) yang masih tertahan di angka 41,74 persen. Hingga Selasa 5 Mei 2026, tercatat baru 75.097 pekerja yang terlindungi dari total potensi 179.925 jiwa, sebuah angka yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa guna keluar dari peringkat 106 nasional.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menegaskan perlindungan jaminan sosial bukan lagi sekadar program formalitas, melainkan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan akibat risiko kerja. Ia menginstruksikan seluruh jajaran di bawahnya untuk mengintegrasikan jaminan sosial ke dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi daerah guna melindungi kesejahteraan pekerja informal maupun formal.

“Capaian ini harus terus kita dorong. Target kita jelas, memperluas perlindungan hingga menyentuh seluruh pekerja, terutama sektor informal dan rentan,” ucap Sofyan.

Strategi utama yang diusung adalah program "Satu Desa 100 Pekerja", di mana pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan perlindungan bagi masyarakat rentan. Langkah ini didukung dengan penguatan regulasi yang mewajibkan kepesertaan bagi seluruh tenaga non-ASN, pekerja proyek konstruksi, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial.

Sofyan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan validasi data secara masif guna menyasar sektor petani, nelayan, dan pengemudi transportasi. Sinergi antara APBD, dukungan DPRD, serta kolaborasi bersama Baznas menjadi pilar pembiayaan agar masyarakat kategori miskin ekstrem tetap mendapatkan perlindungan tanpa terbebani biaya premi.

“Ini bukan sekadar angka, tetapi upaya nyata menghadirkan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo,” kata Sofyan.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo mengapreasiasi langkah pemda tersebut. Bahkan saat ini BPJamsostek Gorontalo menerapkan pola "jemput bola" untuk mempercepat akselerasi cakupan di wilayah pelosok. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan data presisi agar pemberian subsidi iuran tepat sasaran dan mampu mencapai target konsolidasi provinsi sebesar 79,26 persen pada akhir tahun ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sanco Simanullang, mengungkapkan urgensi perlindungan ini sangat terlihat dari besarnya klaim yang telah dibayarkan. Sepanjang tahun 2025 saja, dana sebesar Rp36,9 miliar telah mengalir kembali ke masyarakat Kabupaten Gorontalo sebagai kompensasi atas berbagai risiko sosial ekonomi yang dialami pekerja.

“Kami tidak bisa lagi bekerja dengan pola biasa. Perlu strategi jemput bola, pemanfaatan data yang lebih presisi, serta kolaborasi aktif hingga tingkat desa,” kata Sanco Simanullang.

Berdasarkan data pembayaran klaim, Jaminan Kematian (JKM) menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp20 miliar, disusul oleh Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp14,8 miliar. Realitas ini menjadi bukti bahwa tanpa jaminan sosial, masyarakat rentan akan kehilangan pegangan finansial saat menghadapi musibah atau memasuki masa tua.

Sanco menekankan kepesertaan aktif adalah investasi sosial yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh ahli waris melalui beasiswa pendidikan dan santunan kematian. Dengan total pembayaran klaim yang mencapai puluhan miliar rupiah, program ini terbukti menjadi bantalan ekonomi yang signifikan bagi stabilitas keuangan rumah tangga di Gorontalo.

“Angka ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar konsep. Ini uang nyata yang kembali ke masyarakat saat mereka menghadapi risiko,” ucap Sanco Simanullang.