RRI.CO.ID, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen melakukan perubahan mendasar dalam pola penyusunan anggaran mulai tahun 2027 dengan menitikberatkan pada kualitas program dan dampaknya bagi masyarakat.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan bahwa selama ini proses penyusunan anggaran masih cenderung bersifat administratif, yakni anggaran ditentukan lebih dulu, kemudian diikuti dengan penyusunan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, pola tersebut berpotensi melahirkan program yang kurang tepat sasaran karena tidak didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.

“Selama ini ada kecenderungan anggaran dibagi dulu, baru program disusun. Ke depan, pola ini akan kita ubah. Kita dengarkan dulu apa kebutuhan programnya, baru kita tentukan anggarannya,” ujar Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin 27 April 2026.

Ia menegaskan, pendekatan baru ini akan mendorong setiap OPD untuk lebih serius dalam merancang program yang benar-benar berdampak, bukan sekadar menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan.

Lebih lanjut, Gubernur menilai perubahan pola ini juga bertujuan menghindari praktik penganggaran yang tidak efektif, seperti kegiatan yang hanya bersifat rutinitas tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyelesaian persoalan publik.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu mengungkit pertumbuhan daerah,” jelasnya.

Dalam implementasinya, pemerintah akan memberikan ruang lebih besar kepada OPD untuk menyampaikan usulan program secara komprehensif, termasuk indikator capaian dan dampak yang diharapkan. Setelah itu, pemerintah bersama DPRD akan melakukan pembahasan untuk menentukan besaran anggaran yang proporsional.

Selain itu, Gusnar juga menekankan pentingnya penguatan peran perencanaan berbasis data dan evaluasi program sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.

Ia juga menyinggung perlunya peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun program yang berkualitas, terutama di tengah kompleksitas tugas OPD yang sebagian menangani lebih dari satu sektor atau kementerian.

“Perencanaan yang baik harus didukung oleh SDM yang mampu berpikir strategis. Karena itu, kualitas pejabat perencana juga harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Perubahan pola penyusunan anggaran ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan transparan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan.

Gubernur pun optimistis, dengan pendekatan baru tersebut, arah pembangunan Provinsi Gorontalo ke depan akan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.