RRI.CO.ID, Gorontalo - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi (Rakor) sinkronisasi sektor pelaku kebencanaan bertema "Sinergitas Tangguh Bencana".

Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie. Peserta rapat koordinasi berjumlah 150 orang yang terdiri dari instansi vertikal (Perwakilan Pemerintah Pusat). Kapolda Gorontalo, Dandrem 133 Nani Wartabone, Rektor Universitas Gorontalo (UNG), Danlanal, Kepala BNPP, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Geofisika, Kepala BWS Sulawesi II, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Kepada BP DAS Bone Bolango, Kepala BPKH, dan PMI.

Sementara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, BPBD dan Bappeda kabupaten/kota.

Narasumber rakor ini berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Kepala BKPSDM, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Biro Organisasi, Kepada Biro Pemerintahan.

Ketua Panitia Subchan Mahcmud mengatakan rapat koordinasi merupakan sinkronisasi sektor pelaku kebencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan diikuti 150 orang peserta, selama dua hari.

"Hari ini pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi sektor pelaku kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo dan dikuti ada 150 orang peserta dinas terkait. Dan kegiatan dilaksanakan 2 hari pada tanggal 23-24 April 2026," kata Subchan, Kamis (23/4/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Rusli W. Nusi mengatakan tujuan kegiatan tersebut sinkronisasi sektor pelaku kebencanaan. Menurutnya kegiatan ini sebagai kesamaan persepsi terhadap implementasi standar operasional prosedur kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

"Tujuan kegiatan sinkronisasi data IKD dan IRB sejak tahun 2021-2025, kesamaan persepsi terhadap implementasi pelaksana standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan SDM aparatur dalam hal kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, menciptakan satu data kebencanaan antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, untuk bisa memberikan informasi tingkat risiko bencana," ujar Rusli W. Nusi

Rusli juga menjelaskan langkah strategis daerah dalam perencanaan kontijensi, baik antar lembaga pemerintah, akademisi dan peniliti, lembaga usaha lainnya lembaga pemerintah, akademisi dan peneliti, lembaga usaha lainnya dan pernah masyarakat serta media massa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah mengatakan rapat koordinasi diharapkan bisa menyatukan persepsi, koordinasi antar lembaga. Ia juga berharap rapat ini singkronisasi sektor pelaku kebencanaan.

"Dalam rangka melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana. Melalui forum ini saya berharap ada perubahan yang kita capai antara lain menyatukan persepsi dan meningkatkan koordinasi dan komunitas antar lembaga mengindentifikasi, potensi risiko serta solusi mitigasi yang tepat," ujar Idah Syahidah.

Ia berharap dengan sinkronisasi ini dapat membuka peluang menerima masukan kerjasama dari akademisi dan swasta, dan bisa bersinergi. (mcgorontaloprov/ppid)