RRI.CO.ID, Gorontalo - Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Gorontalo menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan memastikan data dukung tersaji dengan baik. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dinilai lemah dalam penyajian data, padahal data menjadi penentu utama dalam proses penilaian KLA.
Hal itu disampaikan Plh. Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yolanda Rahman, saat menjadi narasumber dalam kegiatan evaluasi KLA. Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dinilai telah menunjukkan capaian positif dalam evaluasi mandiri KLA.
"Ibu dan Bapak sekalian, berbicara mengenai Bone Bolango, kami melihat sebuah tren positif. Angka 408,00 pada Evaluasi Mandiri KLA bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi cerminan dari kerja keras dan dedikasi Bapak/Ibu di tingkat kabupaten hingga desa," kata Yolanda Rahman, Kamis, 16 April 2026.
Yolanda memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang hingga saat ini menunjukkan komitmen kuat.
Ia mengatakan angka 408,00 ini bukan sekadar angka mati, melainkan bukti kerja keras, keringat, dan sinergitas parpihak dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi. Namun ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju IDOLA, Indonesia Layak Anak, ibarat sebuah lari marathon, bukan lari cepat.
"Kita membutuhkan napas yang panjang dan sinergi yang kuat. Melalui kegiatan ini, mari kita bedah setiap tantangan yang ada, luruskan hal-hal yang masih bengkok, dan perkuat pilar-pilar kolaborasi kita. Pada akhirnya, seperti slogan kebanggaan kita semua, semua anak adalah anak kita," ujar Yolanda.
Menurutnya keberhasilan Bone Bolango adalah kebanggaan Provinsi Gorontalo, dan senyum anak-anak adalah indikator kesuksesan pembangunan yang sesungguhnya. Ia memastikan bahwa 'Anatomi KLA'-mulai dari sistem pembangunan hingga perlindungan khusus, benar-benar menjadi sebuah ekosistem yang hidup dan berkelanjutan di Bone Bolango.
Yolanda menegaskan, banyaknya program yang dijalankan belum tentu berbanding lurus dengan hasil penilaian jika tidak didukung data yang valid dan lengkap. Ketidaksinkronan antara pelaksanaan kegiatan dan data yang diinput OPD juga masih menjadi persoalan yang berdampak langsung pada hasil evaluasi.
"Jangan sampai kerja sudah dilakukan, tapi tidak terbaca dalam sistem penilaian hanya karena data tidak diinput dengan baik," tambahnya.
Menurut Yolanda, pemahaman terhadap indikator KLA harus menjadi perhatian serius setiap OPD, karena masing-masing memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak anak, terutama pada klaster perlindungan khusus.
Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai OPD dan instansi terkait. Dalam diskusi, peserta juga menyampaikan sejumlah kendala teknis, mulai dari penginputan data hingga penyediaan dokumen pendukung.
Melalui evaluasi ini, seluruh OPD didorong untuk memperkuat kualitas data, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendorong peningkatan predikat KLA di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango. (mcgorontaloprov/ppid)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....