RRI.CO.ID, Gorontalo - Nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKDN) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2025 menembus angka 94 persen. Capaian ini melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 38 persen.

“Nilai IPKDN MCP KPK RI terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 telah mencapai 94 persen. Ini merupakan pencapaian yang sangat maksimal, mengingat sebelumnya hanya 38 persen,” ucap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, Rabu 25 Februari 2026.

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut mencerminkan adanya pembenahan dalam tata kelola perencanaan serta penginputan pokir agar lebih tertib administrasi dan selaras dengan prinsip transparansi. Proses pengawasan internal juga disebut semakin diperketat untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Thomas menilai, indikator dalam sistem MCP mendorong DPRD lebih disiplin dalam menyelaraskan pokir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setiap usulan kini dikawal sejak tahap perencanaan hingga penginputan agar sesuai ketentuan.

“Kami memastikan setiap tahapan berjalan sesuai mekanisme dan memenuhi indikator dalam MCP KPK,” kata Thomas.

Ia menambahkan, perencanaan pokir untuk tahun anggaran 2027 sudah mulai diproses lebih awal. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan administrasi serta menjaga konsistensi nilai IPKDN pada tahun berikutnya.

“Capaian ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan sebagai wujud komitmen kami mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.