RRI.CO.ID, Gorontalo – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut menandai dimulainya masa jabatan 2026–2031 dan berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.

Mewakili Presiden, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, secara resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi yang baru. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi juga membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat bebas dari risiko yang dapat menurunkan kesejahteraan. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, maupun kematian.

Dalam keputusan tersebut, Dedi Hardianto ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Saiful Hidayat ditetapkan sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031.

Dalam pernyataannya, Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan dan menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C: Coverage, Care, dan Credibility.

Prioritas pertama adalah Coverage, yakni memperluas kepesertaan secara lebih terstruktur dan terukur, khususnya pada pekerja informal, bukan penerima upah, serta pekerja migran yang belum terlindungi secara optimal.

“Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Prioritas kedua adalah Care, melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi dan transformasi digital. Fokus diarahkan pada percepatan layanan klaim yang mudah dan transparan, penguatan manfaat tambahan seperti perumahan melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT), serta peningkatan pengalaman peserta berbasis digital secara end-to-end.

Sementara itu, Credibility menjadi fondasi keberlanjutan institusi dengan memperkuat tata kelola, akurasi data, pengelolaan dana yang prudent, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kepercayaan publik.

Di daerah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Sanco Simanullang, menyampaikan kepemimpinan baru ini menjadi momentum strategis untuk memperluas perlindungan pekerja di wilayah Gorontalo.

“Kami siap mendukung arah kebijakan dan strategi organisasi dalam memperluas kepesertaan, khususnya pada sektor informal dan UMKM, melalui kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta komunitas pekerja. Peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi transformasi digital akan terus kami dorong agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat,” ucap Sanco Simanullang, Senin 23 Februari 2026.

Ia menambahkan sinergi lintas sektor serta penguatan edukasi kepatuhan pemberi kerja akan menjadi fokus utama, sehingga perlindungan pekerja dapat berjalan berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta ketahanan sosial ekonomi masyarakat.