RRI.CO.ID, Gorontalo - Tepat satu tahun kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat pimpinan (rapim) yang sarat evaluasi sekaligus proyeksi ke depan, Jumat, 20 Februari 2026.

Sebelum rapim dimulai, Gusnar terlebih dahulu menghadiri agenda bersama Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur.

Agenda tersebut membahas pembentukan serta penandatanganan komitmen jaringan pengawasan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kegiatan diikuti pejabat OPD se-Provinsi Gorontalo yang kompak mengenakan batik.

Usai agenda bersama Ombudsman, rapim dilanjutkan dengan fokus pada capaian awal tahun 2026 serta refleksi perjalanan pemerintahan sepanjang 2025.

Dalam pengantarnya, Gusnar menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinannya berhasil dilalui dengan sejumlah capaian.

“Kita secara umum berhasil melewati tahun 2025 dengan baik, dengan sederet capaian yang sudah tercatat,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya berdasarkan evaluasi internal pemerintah, tetapi juga tercermin dari penilaian publik.

Meski demikian, ia mengakui masih ada target yang belum terpenuhi. Politisi sekaligus mantan birokrat ini menekankan bahwa pekerjaan rumah tetap ada, namun progres terus berjalan. Ia menilai tahun 2025 menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan 2026.

“Modal kita di 2025 cukup kuat, jadi tidak perlu ragu-ragu. Kita jalan, kejar waktu,” tegas Gusnar.

Paparan rapim diawali dengan progres realisasi Februari 2026 OPD Pemprov Gorontalo. Tercatat delapan OPD melampaui target fisik dan keuangan, sementara 28 OPD belum mencapai target tersebut.

Sektor keuangan daerah menjadi sorotan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, memaparkan capaian pendapatan pajak dan retribusi hingga 19 Februari 2026.

Realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp52,356 miliar atau 13,66 persen dari target Rp383,247 miliar.

Kontributor terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp21,690 miliar) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp17,421 miliar). Sementara itu, dua jenis pajak belum mencatatkan realisasi sama sekali, yakni pajak rokok dan pajak alat berat.

Dari sisi retribusi daerah, realisasi mencapai Rp6 miliar atau sekitar 14,19 persen dari target Rp42 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi jasa umum dan jasa usaha, sedangkan retribusi perizinan tertentu belum mencatatkan penerimaan.

Rapim setahun kepemimpinan ini tidak hanya membedah angka-angka pendapatan.

Sejumlah agenda strategis turut dibahas, mulai dari progres program kerja ke depan, pembahasan THR dan TPP ASN, agenda Tumbilotohe, hingga pembangunan Gorontalo Islamic Center. (mcgorontaloprov/tg)