Pemuda Gorontalo Desak Pemda Sikapi Persoalan Perusahaan Tambang Bone Pesisir

RRI.CO.ID, Gorontalo - Sejumlah elemen pemuda Gorontalo meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah tegas terhadap keberadaan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango.

Desakan tersebut berkaitan dengan persoalan perizinan lingkungan serta konflik sosial yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan penyelesaian dan kepastian bagi masyarakat.

Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan antara elemen pemuda Gorontalo dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pertemuan tersebut difasilitasi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopili.

Dalam pertemuan itu, pemuda menyoroti keberadaan PT Celebes Bone Mineral dan PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo. Kedua perusahaan tersebut dinilai masih perlu mendapatkan kepastian terkait aspek perizinan dan dampaknya terhadap masyarakat di wilayah Bone Pesisir.

Perwakilan pemuda meminta pemerintah melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen perizinan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah provinsi harus segera mengambil tindakan tegas. Persoalan izin lingkungan jangan sampai diabaikan karena menyangkut langsung kepentingan masyarakat. Kami meminta pemerintah memeriksa kembali seluruh dokumen dan memastikan perusahaan benar-benar memenuhi ketentuan,” ujar salah satu perwakilan pemuda.

Selain menyoroti dua perusahaan tersebut, pemuda juga meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik sosial antara PT Gorontalo Mineral dan masyarakat.

Mereka mendorong adanya evaluasi terhadap izin usaha perusahaan. Bahkan, pencabutan izin diminta dilakukan apabila hasil evaluasi menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan atau perusahaan dinilai tidak memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi daerah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan pemerintah akan menindaklanjutinya dengan mengacu pada data dan dokumen yang tersedia.

Gusnar menegaskan, pemerintah perlu memastikan status perizinan, dokumen lingkungan, serta berbagai persyaratan yang menjadi dasar operasional perusahaan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Menurutnya, aktivitas investasi tidak boleh berkembang menjadi persoalan yang memicu konflik berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat.

Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi terkait untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili mengatakan, DPRD memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus membuka ruang agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah.

Tomas menekankan, investasi tetap penting untuk mendorong perekonomian daerah, namun pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Yang kita inginkan adalah ada kepastian. Investasi boleh berjalan, tetapi jangan sampai masyarakat dirugikan. Pemerintah harus memastikan seluruh proses, mulai dari izin, lingkungan hingga hubungan perusahaan dengan masyarakat, berjalan sesuai aturan,” kata Tomas.