DPRD Provinsi Gorontalo Dorong Penguatan Infrastruktur Sanitasi Gorontalo

RRI.CO.ID, Jakarta - DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum di daerah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ke Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI di Jakarta, Jumat 11 September 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi terkait program sanitasi lingkungan, sanitasi wilayah, serta Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Dalam audiensi yang diterima Kasubdit KPICK, Deva Kurniawan Rahmadi beserta jajaran, DPRD menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar di Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano mengatakan, pembangunan sanitasi harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik. Infrastruktur yang telah dibangun harus dapat dimanfaatkan, berfungsi secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur sanitasi tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Infrastruktur yang dibangun harus dapat dimanfaatkan secara optimal, berfungsi secara berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata Syarifudin.

Berdasarkan bahan informasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, akses air minum di Provinsi Gorontalo pada 2025 telah mencapai 95,95 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 93,22 persen.

Namun, capaian akses sanitasi Gorontalo tercatat 84,70 persen. Angka tersebut masih berada sedikit di bawah capaian nasional sebesar 85,37 persen.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan penting untuk memperkuat dukungan program sanitasi di Gorontalo. DPRD juga menyoroti keberfungsian sejumlah sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat yang telah diserahterimakan, tetapi tidak lagi berfungsi akibat berbagai persoalan.

Persoalan tersebut antara lain kerusakan jaringan transmisi, keterbatasan debit sumber air, kerusakan pompa, hingga keterbatasan biaya operasional.

Syarifudin mengatakan, evaluasi tersebut perlu menjadi perhatian agar pembangunan infrastruktur berikutnya tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga dapat dipelihara dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.

DPRD juga membahas sejumlah dukungan program Cipta Karya yang telah berjalan di Gorontalo, di antaranya pembangunan jaringan perpipaan dan 794 sambungan rumah SPAM Kota Gorontalo, program Pamsimas di Kabupaten Boalemo, serta pembangunan Kantor Bupati Pohuwato.

Selain itu, SPAM Regional Gorontalo Raya direncanakan memasuki tahap pertama dengan periode pelaksanaan 2027 hingga 2031.

Dalam pengusulan program, kesiapan daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memenuhi Readiness Criteria (RC), mulai dari dokumen perencanaan, kajian teknis atau kelayakan, kesiapan lahan, perizinan, DED/RAB, dokumen lingkungan, hingga dokumen pendukung lainnya.

Untuk PISEW, pembahasan diarahkan pada peluang dukungan infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang dapat menunjang konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.

DPRD berharap sinkronisasi dengan pemerintah pusat dapat membuat dukungan program Cipta Karya dan PISEW lebih tepat sasaran, sekaligus menjawab kebutuhan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Gorontalo.

Melalui koordinasi tersebut, DPRD menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, kesiapan daerah, keberfungsian infrastruktur, serta keberlanjutan manfaat setelah pembangunan selesai.