Komisi I Deprov Gorontalo Pantau Kesiapan Air Bersih Hadapi Kemarau

RRI.CO.ID, Limboto Barat — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi dampak musim kemarau, khususnya terkait ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran.

Hal tersebut menjadi perhatian Komisi I saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Rabu 19 Agustus 2026.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha dan turut dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima Kepala Desa Huidu Utara Waner S. Taib bersama jajaran pemerintah desa.

Kepala Desa Huidu Utara Waner S. Taib mengatakan, desa yang dihuni sekitar 1.187 jiwa tersebut mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Menurut Waner, pemerintah desa telah melakukan sejumlah langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan mengimbau masyarakat menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran sembarangan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sembarangan karena sekarang sedang musim kemarau,” kata Waner.

Waner memastikan kebutuhan air bersih masyarakat hingga saat ini masih terpenuhi. Meski demikian, pemerintah desa tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air untuk mengantisipasi apabila kemarau semakin berdampak.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Sitti Nurain Sompie mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama musim kemarau.

“Alhamdulillah, kunjungan Komisi I di Desa Huidu Utara berjalan lancar. Kami memastikan kepada pemerintah desa bagaimana pemanfaatan dan ketersediaan air bersih untuk masyarakat,” ujar Sitti.

Dari hasil pemantauan, ketersediaan air di tiga dusun di Desa Huidu Utara belum mengalami persoalan serius. Namun, pasokan air di Dusun III mulai mengalami penurunan dibandingkan Dusun I dan II.

“Kami mendapat informasi bahwa di Dusun I dan II air bersih masih bagus, sementara di Dusun III sudah mulai berkurang,” katanya.

Sitti mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini. Jika kebutuhan air bersih masyarakat nantinya tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber yang tersedia, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk mendapatkan suplai air.

Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut tidak sampai terjadi karena untuk saat ini kebutuhan masyarakat masih terpenuhi.

Selain persoalan air bersih, Komisi I juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran apabila masyarakat tidak berhati-hati.

Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Sitti menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan pihak terkait agar dampak musim kemarau dapat diantisipasi sejak awal.

“Kami berharap masyarakat lebih bijak menggunakan air bersih. Pemerintah desa juga harus terus memantau kondisi di lapangan agar jika terjadi kekurangan air, langkah penanganan bisa segera dilakukan,” ujarnya.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlindungi.