Fraksi Golkar Dorong Belanja Produktif dalam Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Gorontalo — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 lebih berorientasi pada efisiensi, efektivitas dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Rabu 12 Agustua 2026.

Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru.

Fraksi Golkar menekankan setiap perubahan, pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran harus didasarkan pada evaluasi kinerja OPD yang terukur.

Menurut Fraksi Golkar, kebijakan perubahan anggaran harus menerapkan prinsip money follows program, sehingga setiap alokasi anggaran diarahkan pada program yang memberikan hasil nyata atau outcome bagi masyarakat.

Pada sisi pendapatan, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah terus berinovasi menggali sumber-sumber PAD baru.

Target pendapatan daerah dinilai perlu disusun secara realistis sekaligus optimistis untuk memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Gorontalo.

Sementara pada sisi belanja, Fraksi Golkar meminta pemerintah lebih memprioritaskan belanja produktif yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Prioritas tersebut antara lain program padat karya, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah memangkas belanja operasional yang bersifat rutin dan dinilai kurang memberikan dampak nyata.

Selain itu, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang masih tersisa pada Tahun Anggaran 2026.

Program tersebut diminta segera direalisasikan secara cepat, tepat sasaran dan transparan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Fraksi Golkar juga meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai strategi penutupan defisit anggaran serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun sebelumnya.

Pengelolaan anggaran tersebut dinilai harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Fraksi Golkar berharap pembahasan perubahan APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efisien dan transparan serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.