RRI.CO.ID, Gorontalo– Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopilii atau Thomas Mopilii, menegaskan DPRD terbuka terhadap kritik dari media selama disampaikan berdasarkan fakta dan prinsip jurnalistik.

Pernyataan tersebut disampaikan Thomas usai kegiatan silaturahmi dan bincang santai DPRD Provinsi Gorontalo bersama media partner Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 di Rumah Makan Meranti, Senin malam 20 Juli 2026.

Menurut Thomas, pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat komunikasi antara DPRD dan insan pers setelah kerja sama media tahun 2026 resmi berjalan.

"Kegiatan ini bertujuan agar kita saling mengenal. Wartawan mengetahui anggota DPRD, begitu juga DPRD mengetahui rekan-rekan media yang menjadi mitra kerja," ujarnya.

Thomas mengakui selama ini masih terdapat hambatan komunikasi antara anggota DPRD dan wartawan. Karena itu, pihaknya berinisiatif membangun forum komunikasi rutin agar berbagai informasi dapat tersampaikan secara terbuka.

"Kami bersepakat mencoba mengadakan pertemuan rutin, bisa setiap tiga bulan sekali dalam bentuk coffee morning atau coffee afternoon. Tujuannya agar informasi yang selama ini tersumbat bisa terkomunikasikan dengan baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Thomas juga menegaskan DPRD tidak menutup diri terhadap kritik.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari konsekuensi sebagai pejabat publik selama disampaikan berdasarkan fakta dan data yang benar.

"DPRD tidak anti kritik. Silakan dikritisi, yang penting berdasarkan fakta dan kebenaran yang ada," tegasnya.

Selain forum komunikasi, Thomas menyambut baik usulan pembentukan forum media yang secara khusus menjadi wadah koordinasi wartawan mitra DPRD.

Ia menilai keberadaan forum tersebut penting untuk memperkuat profesionalisme media sekaligus menjaga independensi insan pers.

"Kalau teman-teman wartawan membentuk forum media, saya mendukung dan siap memfasilitasi. Forum itu nantinya diatur oleh wartawan sendiri, bukan dipengaruhi oleh pihak luar ataupun anggota DPRD," ujarnya.

Menanggapi anggapan bahwa dirinya anti kritik, Thomas menegaskan hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Menurutnya, sebagai pejabat publik ia memahami bahwa kritik merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan harus disikapi secara dewasa.

"Kalau difitnah saja saya bisa menerima sebagai konsekuensi pejabat publik, apalagi kritik yang disampaikan berdasarkan fakta. Itu tentu kami terima sebagai masukan," katanya.

Thomas berharap hubungan DPRD dan media semakin terbuka sehingga informasi mengenai kinerja lembaga legislatif dapat tersampaikan kepada masyarakat secara objektif, berimbang, dan bertanggung jawab.