Limonu Hippy: Belanja Pegawai Dominasi APBD, Fiskal Gorontalo Tertekan

RRI.CO.ID, Pohuwato – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Boalemo–Pohuwato, Limonu Hippy, mengungkapkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang saat ini menghadapi tekanan cukup berat. Tingginya porsi belanja pegawai dinilai menjadi tantangan utama yang membatasi ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Limonu saat menggelar reses perseorangan pada hari kelima Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.

Dalam dialog bersama masyarakat, Limonu menjelaskan sekitar 63,63 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo saat ini digunakan untuk belanja pegawai. Akibatnya, ruang anggaran yang tersedia untuk pembangunan, sektor pertanian, infrastruktur, maupun program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat terbatas.

"Jika pada tahun 2027 aturan mengenai batas maksimal belanja ASN sebesar 30 persen mulai diterapkan, pemerintah akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada ASN yang harus dirumahkan. Di satu sisi aturan ini akan membuka ruang anggaran yang lebih besar untuk petani, pelaku UMKM, dan pembangunan daerah, namun di sisi lain hak-hak ASN juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," kata Limonu.

Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses tetap akan diperjuangkan. Namun, menurutnya, realisasi setiap program sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian utama ialah program cetak sawah baru yang dibarengi pembangunan jaringan irigasi. Menurut Limonu, keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh tersedianya infrastruktur pengairan yang memadai.

Ia menjelaskan Kecamatan Randangan memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian karena didukung jaringan irigasi utama yang diperkirakan mampu mengairi sekitar 9.000 hingga 10.000 hektare lahan persawahan di wilayah Randangan dan Patilanggio. Potensi tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian apabila didukung jaringan distribusi air yang optimal.

"Kami sudah menyampaikan persoalan ini kepada kementerian terkait dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Saat ini sudah masuk tahap perencanaan pembangunan saluran irigasi sepanjang kurang lebih 43 kilometer di Kecamatan Randangan untuk mendukung pengembangan areal persawahan," ujarnya.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR PKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Camat Randangan, serta Kepala Desa Motolohu Selatan.

Pada sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain bantuan benih jagung unggul dan benih padi, pengembangan budidaya rumput laut, bantuan bibit udang, pembangunan drainase untuk penanggulangan banjir, rehabilitasi saluran irigasi, perbaikan jalan usaha tani, bantuan di bidang pendidikan, hingga pembangunan masjid.

Menutup kegiatan tersebut, Limonu menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo untuk diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing, dengan harapan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pohuwato.