RRI.CO.ID, GORONTALO – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menyampaikan Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Nota pengantar ini disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD setempat.

Mengawali penyampaiannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga. Bupati berhalangan hadir pada rapat paripurna tersebut karena pada waktu yang bersamaan harus menghadiri undangan agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di luar daerah. Oleh karena itu, Bupati menguasakan dirinya untuk mewakili pemerintah daerah.

Wakil Bupati menegaskan bahwa proses penyusunan pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian krusial dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, sekaligus inovatif di Kabupaten Pohuwato.

"Proses penyusunan pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian dari komitmen mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas, sekaligus mampu mengaplikasikan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Iwan.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut secara komprehensif meliputi:

• Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
• Neraca
• Laporan Operasional (LO)
• Laporan Arus Kas (LAK)
• Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
• Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

"Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang kami sampaikan dalam bentuk Ranperda ini telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD Kabupaten Pohuwato," pungkas Wabup.