Deprov Pastikan Pupuk Bersubsidi Tidak Langka, Kendala Utama Ada pada Distribusi

RRI.CO.ID, Gorontalo – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, memastikan stok pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah stakeholder terkait yang membahas kelangkaan pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo, Senin 8 Juni 2026.

Menurut Mikson, berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Pertanian dan pihak PT Pupuk Indonesia, persoalan yang terjadi di lapangan bukan disebabkan oleh kelangkaan stok pupuk, melainkan adanya kendala dalam proses distribusi hingga ke tingkat petani.

"Kita sudah mendengar bersama bahwa pupuk sebenarnya tidak langka. Stok pupuk aman. Persoalan yang terjadi lebih kepada keterlambatan distribusi, baik yang berkaitan dengan aktivitas kapal di pelabuhan maupun faktor pendukung lainnya," ujar Mikson Yapanto usai memimpin rapat.

Ia menjelaskan, distribusi pupuk ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat distribusi menjadi tantangan tersendiri. Salah satu daerah yang sempat mengalami kendala adalah Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.

Menurutnya, letak geografis Taluditi yang cukup jauh dari gudang penyimpanan pupuk menyebabkan proses penyaluran membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lainnya.

Meski demikian, Mikson menegaskan bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Gorontalo tidak mengalami masalah ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal itu juga diperkuat dari hasil kunjungan lapangan Komisi II DPRD ke sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

"Ketika kami turun ke lapangan, secara umum stok pupuk aman. Yang menjadi persoalan hanya distribusinya, terutama untuk daerah yang lokasinya cukup jauh dari gudang pupuk," jelasnya.

Mikson menilai ketersediaan pupuk merupakan faktor penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Karena itu, DPRD Provinsi Gorontalo berupaya memastikan kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi agar tidak mengganggu produktivitas pertanian di daerah.

"Pupuk adalah salah satu penopang utama sektor pertanian. Kita ingin petani merasa nyaman dan tidak mengalami kesulitan memperoleh pupuk karena hal itu akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian," katanya.

Dalam rapat tersebut, pihak penyedia pupuk dan instansi terkait juga menyatakan komitmen untuk memperbaiki sistem distribusi sehingga keterlambatan penyaluran tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Selain itu, peningkatan kebutuhan pupuk yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga telah diantisipasi melalui penyesuaian pasokan sesuai kebutuhan petani di masing-masing wilayah.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah, distributor, dan penyedia pupuk dapat terus ditingkatkan guna menjamin kelancaran distribusi serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional.