RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar kunjungan kerja dan dialog bersama masyarakat Desa Tenilo untuk menyerap aspirasi terkait persoalan sosial, kesehatan, dan infrastruktur desa, Jumat 22 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh Ikbal Al Idrus didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hamzah Muslimin, Sekretaris Komisi IV Ghalib Lahidjun, serta sejumlah anggota Komisi IV lainnya.

Dalam dialog tersebut, Moh Ikbal Al Idrus mempertanyakan perkembangan perubahan data LP3G di Desa Tenilo serta mekanisme pembentukannya ke depan.

Pihak pemerintah desa menjelaskan jumlah penerima LP3G sebelumnya sebanyak 15 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya 12 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Meski demikian, masyarakat berharap jumlah penerima manfaat dapat kembali bertambah pada tahun mendatang karena masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial.

Selain persoalan sosial, Kepala Desa Tenilo juga menyampaikan keluhan terkait kondisi drainase di jalan trans provinsi, khususnya di wilayah Dusun 1 dan Dusun 4.

Saat musim hujan, drainase yang sebelumnya berfungsi kini tidak lagi berjalan optimal sehingga menyebabkan genangan air hingga banjir dan limbah rumah tangga meluap ke badan jalan.

Menanggapi hal tersebut, Moh Ikbal Al Idrus mengatakan persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo karena merupakan kewenangan jalan trans provinsi.

Ia juga menyarankan pemerintah desa segera menyampaikan surat resmi kepada DPRD dengan tembusan ke balai jalan agar persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah.

Keluhan lain yang turut disampaikan masyarakat yakni terbatasnya pasokan gas elpiji di Desa Tenilo. Warga menilai jumlah distribusi elpiji di pangkalan tidak lagi sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Gustam Ismail menyarankan agar persoalan distribusi gas elpiji dibahas lebih lanjut bersama Komisi II DPRD karena berkaitan dengan mitra kerja dan kewenangan komisi tersebut.

Sementara itu, masyarakat juga mengeluhkan dampak perubahan data DTSEN yang dinilai memengaruhi status penerima bantuan sosial.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Sri Darsianti Tuna menjelaskan masyarakat dengan penyakit kronis yang terdampak perubahan status DTSEN masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan melengkapi surat keterangan dari pemerintah desa, kecamatan, hingga dinas terkait.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan masyarakat, mulai dari perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan infrastruktur dasar agar mendapat perhatian pemerintah secara maksimal.