Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Bahas Aspirasi Jalan dan Jembatan Rusak

RRI.CO.ID, Gorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo guna membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo Senin, 18 Mei 2026 di Ruangan Rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurutnya, rapat tersebut juga membahas program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mengakomodir usulan pembangunan jalan, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota tanpa melihat kewenangan.

“Ada beberapa jalan yang harusnya dikerjakan oleh provinsi ataupun kabupaten kota, itu bisa langsung diintervensi oleh pusat melalui balai jalan,” ujar Espin Tulie.

Ia menjelaskan, seluruh usulan pembangunan maupun perbaikan jalan harus diinput melalui aplikasi Sitia yang disiapkan Kementerian PUPR melalui dinas pekerjaan umum di daerah. Jika tidak diinput melalui sistem tersebut, maka usulan tidak akan terbaca di kementerian.

Dalam rapat itu, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo juga menelusuri sejumlah usulan dari berbagai daerah pemilihan yang sebagian di antaranya telah masuk dalam sistem Sitia.

Selain jalan, DPRD turut mendapatkan informasi terkait program pembangunan sekitar 6 ribu jembatan dari pemerintah pusat, baik jembatan gantung maupun jembatan kecil penghubung antar dusun dan desa. Program tersebut disebut berada di bawah leading sector TNI.

Karena itu, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berencana melakukan kunjungan ke Korem guna menyampaikan aspirasi pembangunan jembatan di Gorontalo agar dapat diakomodir pemerintah pusat.

Espin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal seluruh usulan pembangunan infrastruktur agar tidak berhenti hanya pada tahap pengajuan. DPRD juga siap berkoordinasi dengan berbagai kementerian demi memastikan program pembangunan dan anggaran bisa masuk ke Gorontalo.

“Yang penting anggaran ini masuk ke Gorontalo. Mau siapa yang kerjakan itu bukan urusan kami. Yang penting peredaran uang, pendapatan masyarakat bisa bertumbuh dan juga sarana-prasarana bisa dikerjakan bersama,” pungkasnya.