Pansus DPRD Gorontalo Soroti LKPJ 2025, Tekankan Tindak Lanjut

RRI.CO.ID, Gorontalo – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 pada Senin 30 Maret 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo tersebut dipimpin Ketua Pansus, Sun Biki, dengan agenda evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Dalam pembahasan, Pansus menyoroti dua poin utama, yakni indikator capaian kinerja pemerintah daerah dan realisasi tindak lanjut rekomendasi DPRD.

Pansus menilai, implementasi rekomendasi sebelumnya masih didominasi aspek administratif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.

“Rekomendasi masih banyak yang bersifat naratif administratif. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak berhenti di atas kertas,” tegas Sun Biki.

Selain itu, Pansus juga menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota Pansus mempertanyakan sumber utama peningkatan tersebut, apakah berasal dari intervensi pemerintah seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) atau dari penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri.

Di sektor sosial, isu kemiskinan turut menjadi perhatian. Pansus menilai data yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Menurut Sun Biki, indikasi penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari pengembalian sekitar 100 unit bantuan rumah layak huni kepada pemerintah pusat.

“Ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Gorontalo kemungkinan sudah menurun,” ujarnya.

Di sisi lain, Pansus mencatat capaian positif pada sektor keuangan daerah, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi pajak daerah tercatat mencapai 126 persen dari target. Selain itu, kontribusi deviden Bank Sulut dan pendapatan lain-lain yang sah juga melampaui target, dengan realisasi mencapai Rp10 miliar dari target Rp5 miliar.

Secara keseluruhan, rata-rata PAD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dinilai sebagai sinyal positif bagi kinerja keuangan daerah.

Meski demikian, sejumlah anggota DPRD menilai capaian tersebut perlu diiringi dengan penguatan implementasi program agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.

Untuk memperdalam pembahasan, Pansus akan melanjutkan rapat dengan fokus pada isu-isu strategis, termasuk persoalan sosial dan layanan publik, dengan melibatkan dinas terkait.

Melalui pembahasan ini, DPRD diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.