RRI.CO.ID, GORONTALO – Permasalahan sengketa tanah di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, mendapat perhatian serius dari DPRD setempat setelah adanya laporan dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara langsung membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri persoalan yang terjadi.

Pihak legislatif telah mengundang berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan para kepala desa yang pernah menjabat pada periode sebelumnya, guna menjelaskan kronologi dan status kepemilikan tanah tersebut. Keterlibatan para pemangku kepentingan dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait riwayat tanah yang disengketakan.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sekaligus Ketua Tim Pansus, Windra Lagarusu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di kawasan Pelabuhan Anggrek. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri keabsahan dan riwayat administrasi tanah yang menjadi objek sengketa.

Menurutnya, kesaksian dan keterangan dari berbagai pihak yang mengetahui sejarah tanah tersebut sangat dibutuhkan guna memastikan siapa yang menguasai dan memiliki hak atas lahan dimaksud. Seluruh informasi dan dokumen yang terkumpul akan dipelajari secara cermat untuk dicarikan solusi terbaik atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

Windra menegaskan, pansus tidak bertugas menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan berupaya mencarikan jalan keluar melalui mekanisme yang sesuai aturan. Ia berharap kerja sama dari semua pihak dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa tanah di Pelabuhan Anggrek yang hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, dengan data dan informasi yang lengkap, pansus akan lebih mudah menelusuri dokumen kepemilikan serta memahami duduk persoalan secara menyeluruh. DPRD Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen mengawal proses penyelesaian sengketa ini sesuai harapan masyarakat.