RRI.CO.ID, Gorontalo - Usulan peningkatan status Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Gorontalo menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) mandiri kini menjadi fokus utama jajaran KemenHAM di daerah, Jumat 24 April 2026. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kelembagaan serta mempercepat pelayanan di bidang hak asasi manusia di Provinsi Gorontalo.

Proses pengusulan tersebut tengah dipersiapkan secara serius melalui penyusunan data dukung administratif dan teknis sebagai syarat utama pengajuan ke pemerintah pusat.

Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, memimpin langsung rapat internal yang digelar secara daring dalam rangka percepatan usulan tersebut.

Rapat yang berlangsung di tengah agenda Work From Home ini difokuskan pada penguatan dokumen pendukung pembentukan Kanwil mandiri.

Sarton menegaskan bahwa kesiapan data menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan usulan tersebut.

“Agenda utama kita adalah menyiapkan data-data pendukung yang kuat untuk pembentukan Kantor Wilayah KemenHAM Gorontalo,” ucap Sarton.

Ia menambahkan, meskipun dilaksanakan secara daring, koordinasi tetap berjalan efektif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan seluruh dokumen tersusun secara lengkap dan terukur.

“Meski dalam suasana WFH, kita tetap harus produktif dan fokus pada penyusunan dokumen yang dibutuhkan,” kata Sarton.

Pembentukan Kanwil mandiri di Gorontalo diyakini akan memperpendek rentang kendali birokrasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, keberadaan Kanwil juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita berharap melalui kemandirian ini, program KemenHAM dapat menjangkau masyarakat secara lebih langsung,” tambahnya.

Sarton juga menargetkan seluruh dokumen pendukung dapat segera rampung sesuai dengan linimasa yang telah ditetapkan.

Gorontalo diharapkan memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola program HAM secara mandiri dan responsif terhadap kebutuhan daerah.