RRI.CO.ID.GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas komitmen dan dukungan dalam bidang kekayaan intelektual serta reformasi hukum.

Pohuwato meraih dua penghargaan yang masing-masing diberikan Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo. Penghargaan tersebut diterima Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Zulkifli Umar pada Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.

Penghargaan pertama berupa sertifikat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo kepada Bupati Pohuwato atas partisipasi dan dukungan dalam upaya perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual.

Dukungan tersebut dinilai turut mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan kekayaan intelektual di Kabupaten Pohuwato. Sertifikat bertanggal 19 Agustus 2026 tersebut diberikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo Raymond J.H. Takasenseran.

Penghargaan kedua berupa piagam dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas partisipasinya dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan predikat Istimewa.

Piagam bertanggal 3 Agustus 2026 tersebut ditandatangani Kepala BPHN Min Usihen.

Kedua penghargaan diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo Raymond J.H. Takasenseran dan diterima Zulkifli Umar mewakili Bupati Pohuwato.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Zulkifli Umar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat komitmen dalam perlindungan kekayaan intelektual dan pelaksanaan reformasi hukum.